oleh

Bersama Tim TPID,Edy Suharmanto Ikuti Rakor Inflasi Secara Virtual.

-ADS-1127views

Bombana,HarapanSultra, COM / Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (29/1/2024). Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana menghadiri rakor tersebut dari Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana.

Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa perkembangan dan situasi perekonomian global dan di Indonesia, khususnya terkait inflasi, tingkat pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,94%, urutan 49 dari 185 negara di Dunia.

“Sementara inflasi Indonesia sebesar 2,61%, peringkat 56 dari 186 negara di dunia, peringkat 7 dari 24 Negara G20, dan peringkat 4 dari 11 Negara ASEAN, yang diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi per Desember 2023.” Jelasnya.

Mantan Kapolri tersebut juga menyebutkan komoditas yang mengalami penurunan dan kenaikan harga pada Minggu IV Januari 2024, serta mengapresiasi kinerja TPID dan stakeholders terkait dalam mengendalikan inflasi.

“Rakor pengendalian inflasi daerah akan terus dilaksanakan secara mingguan sampai ada perintah selanjutnya dari Presiden.” Pungkasnya.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengendalikan inflasi melibatkan berbagai aspek. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

  1. Monitoring Harga dan Pasokan: Pemerintah daerah secara aktif memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dengan memahami fluktuasi harga dan pasokan, mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga.
  2. Kerjasama dengan Pelaku Usaha: Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, termasuk pedagang dan produsen, untuk memastikan harga tetap wajar dan terjangkau bagi masyarakat. Ini melibatkan dialog dan koordinasi yang berkelanjutan.
  3. Pengawasan Distribusi: Pemerintah mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok agar tidak ada monopoli atau penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga. Mereka juga memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
  4. Edukasi Masyarakat: Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dengan bijaksana dalam pengeluaran dan konsumsi.
  5. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter yang sesuai untuk mengendalikan inflasi. Ini termasuk pengaturan pajak, subsidi, dan kebijakan suku bunga.
  6. Kemitraan dengan Lembaga Terkait: Pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, untuk memperoleh data dan analisis yang mendalam tentang inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA