Bombana — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis, 17 April 2025. Kegiatan tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, dengan mengusung tema besar “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominopolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”
Musrenbang RKPD menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi Bombana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Pendekatan agrominopolitan yang terintegrasi, didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis dan penguatan kualitas sumber daya manusia, harus menjadi prioritas utama kita,” ujar Ahmad Yani di hadapan para peserta forum.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan yang inklusif. “Kita ingin pengembangan agrominopolitan ini bukan hanya soal meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, tetapi juga soal bagaimana mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan produk lokal secara efisien agar bernilai tambah dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim, memaparkan arah kebijakan RKPD Tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa RKPD mendatang akan difokuskan pada lima pilar utama pembangunan, yakni:
- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- Penguatan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan tata kota berkelanjutan
- Pengembangan budaya dan ekologi daerah yang kompetitif
- Reformasi birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan
“Setelah melalui serangkaian tahapan Musrenbang, kami mencatat sebanyak 2.430 usulan telah masuk ke dalam aplikasi SIPD-RI. Dari jumlah itu, sebanyak 615 usulan berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dan 1.815 usulan dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan,” terang Husrifnah.
Musrenbang tahun ini dihadiri oleh 150 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta organisasi kepemudaan.
Selain sesi pembukaan dan pemaparan awal RKPD oleh Bappeda, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD). Sesi ini menjadi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan ide, kritik, serta masukan terhadap program-program prioritas yang akan diusulkan dalam RKPD 2026.
Diskusi ini mengangkat isu-isu pembangunan di berbagai sektor, seperti peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, akses pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan terbuka.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menyusun rencana pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bombana secara menyeluruh,” ujar Ahmad Yani.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hasil Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini dapat melahirkan rumusan kebijakan dan program strategis yang implementatif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pembangunan di Bombana diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan.
