oleh

Bombana Memperkuat Fondasi Keuangan Daerah Melalui Diskusi Regulasi Pajak dan Retribusi

Bombana, HarapanSultra, COM /  — Dalam upaya yang menandai komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si, mewakili Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, membuka Focus Group Discussion (FGD) yang berfokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dihadiri secara virtual melalui Zoom Meeting oleh berbagai pemangku kepentingan.29 April 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengumpulkan pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Bombana, Perda Nomor 6 Tahun 2023 telah menjadi dasar hukum untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana menekankan pentingnya peraturan yang jelas dan berkeadilan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

“Saya mengajak perangkat daerah pengelola pajak untuk mengintensifkan upaya dalam menggali potensi daerah yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bombana.” Ujar Man Arfa.

Dalam FGD kali ini,menurut Man Arfa akan membahas sembilan Rancangan Peraturan Bupati yang akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi. Rancangan-rancangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perhitungan nilai sewa reklame hingga nama pengenal usaha atau profesi.

“Kesepakatan yang dicapai dalam FGD ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan peraturan final.” Urai Man Arfa.

Mantan Kadis PU Bombana Tersebut,memberikan  apresiasi atas partisipasi aktif para peserta dan mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan regulasi yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

“Dengan langkah-langkah ini, Kita berharap untuk memperkuat fondasi keuangan daerahnya, memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut sebagai pajak atau retribusi akan digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bombana.” Harap Man Arfa.

Acara ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk Plh. Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI, perwakilan dari Kemenkumham Sultra, Biro Hukum Sekda Sultra, serta pejabat dari Pemkab Bombana, menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap inisiatif ini.

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA