oleh

Dugaan Pungli, Imigrasi ; Kemungkinan Pemohon Paspor Mengurus Melalui Calo

Wakatobi,Harapansultra.com | Kabar mengenai Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Imigrasi kelas III kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara membuat pihak Imigrasi angkat bicara.

Kepala Imigrasi melalui Sub Seksi Informasi, Sarana Komunikasi, dan Pengawasan, Penindakan Keimigrasian, Redho. FA. Zofist mengatakan, bahwa di kantor imigrasi tidak ada pungutan apapun dan tidak ada perputaran atau transaksi karena pembayaran dilakukan di bank.

“Mengenai informasi pungli hal tersebut tidak pernah ada di lingkungan kantor imigrasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan pemohon permohonan paspor mengurus melalui calo yang seharusnya saat ini sudah tidak ada karena kami menerapkan sistem antrian online,”rilisnya, Senin (11/2/2020).

Kendati demikian, Kepala Kantor Imigrasi Wakatobi akan menindak tegas petugas ataupun pegawai yang terbukti melakukan tindakan Pungli dan akan diturunkan Tim Investigasi Pungli untuk menindaklanjuti apakah ada pelanggaran, untuk selanjutnya diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya baik Administrasi maupun Kode Etik Pegawai.

“Terkait lamanya atau lambatnya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Wakatobi pada dasarnya direktorat jenderal imigrasi khususnya kantor imigrasi wakatobi berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara melakukan perubahan (upgrade) Sistem Informasi Keimigrasian dari versi 1 ke versi 2 sehingga dalam perjalananya masih terjadi penyesuaian yang berdampak adanya gangguan-gangguan pada semua tahapan penerbitan paspor dan gangguan tersebut tidak hanya terjadi di wakatobi, namun terjadi di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia dan kami berupaya seoptimal mungkin meminimanalisir hal tersebut,”terangnya.

Untuk diketahui sebelumnya berita ini telah terbit dengan judul “Imigrasi Wakatobi Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Paspor” dalam berita yang dimuat pada media ini, Aliansi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMPARA SULTRA) meyakini, terdapat oknum di imigrasi yang melakukan pungli dengan meminta sejumlah uang melebihi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan HAM.

Aktifis Ampara Sultra, Syarif Hidayat mengungkapkan, dari sumber yang Ia dapatkan, oknum Imigrasi kelas III Wakatobi meminta kepada masyarakat untuk pembuatan paspor senilai 1,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah.

“Belum lagi untuk membuat paspor itu, masyarakat harus menunggu berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan lamanya,”ungkapnya beberapa waktu lalu.

Laporan ; Samidin

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA