oleh

Laporan Kadishub Bombana ke Yudi Utama Arsyad di Polda Sultra dinilai Lebay

Rumbia, Harapan Sultra .COM | Pelaporan terhadap Yudi Utama Arsyad oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana di Polda Sultra atas dugaan menyebar berita bohong atau Undang-undang Informasi Transaksi Eletronik (UU-ITE) dan penghinaan terhadap Dishub Bombana, mendapat perhatian berbagai Pihak.

Salah satunya datang dari Penulis dan Peniliti Lembaga Pusat Studi Kesejahteraan Sosial (PSKS), DR. Abas, S.Sos.I., M.Pa, Dosen Salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung itu menilai Pejabat Pemerintah sebagai represantisi publik sejatinya tidak boleh bersikap feodal, hanya karena mendapat kritikan di ruang publik kemudian ditanggapi bukannya melakukan perbaikan tetapi justru mengkrimilasisi pengkritiknya.

 “Apa yang lebih berbahaya dari itu, suara kritis masyarakat ditangani dengan cara-cara feodal,” katanya

Saat ini Lanjut Putera Mataoleo itu, berbagai ruang publik seperti media sosial banyak digunakan masyarakat untuk berbagi informasi, pujian terhadap pelayanan publik yang baik bahkan hingga menyampaikan kritikan terhadap Pemerintah.

“Pemerintahnya harusnya mampu membedakan mana yang fitnah dan mana kritik, jangan berlebihan dan lebay lah” Ketusnya

Dihubungi terpisah via Selulernya, Yudi Utama Arsyad mengungkapkan bahwa dirinya tidak menampik adanya laporan tersebut dan telah melakukan klarifikasi ke Polda Sultra terkait Status di dinding Facebook nya yang bertuliskan “DISHUB O T T” yang dipesoalkan itu, namun OTT yang dimaksudkan itu bukannya Operasi Tangkap Tangan sebagaimana yang dilaporkan tetapi “Operasi Tipu-Tipu”.

Caleg di Dapil 2 Bombana tersebut mengungkapkan penulisan status tersebut merupakan respon saat dirinya mendapati aduan dari salah seorang pemilik kendaraan bahwa Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana melakukan razia terhadap kendaraan angkutan yang tidak memiliki Kartu Pengawasan Angkutan Barang Umum (KPAB) padahal sepengetahuan dirinya, Berdasarkan surat Edaran Gubernur Sultra tembusan dari Menteri Perhubungan RI telah Melarang menerbitkan KPAB, Kecuali KPAB Khusus/KPAB Berat.

“Saat Itu di tanggal 8 agustus 2018, langsung saya laporkan kondisi razia Dinas Perhubungan Bombana ke Polsek Poleang Timur karena Lucunya tidak ada Surat Perintah Tugas Saat Saya menanyakan ke Petugas yang melakukan razia dan juga tidak ada Pendamping Pegawai Negri sipil atau pihak polisi yang membidangi LLAJR saat dilakukan Razia itu” Beber nya

Setelah menerima laporan tersebut, karena permintaan Yudi Utama Arsyad agar uang hasil razia dikembalikan ke pemilik kendaraan, Pihak Kepolisian Polsek Poltim menyarankan agar dilakukan mediasi dengan Pihak Dinas Perhubungan agar ditemukan solusi.

“Hingga saat ini, pungutan saat razia itu juga belum dikembalikan ke pemilik kendaraan” Pungkasnya (Hir Abrianto)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA