Kendari, Harapan Sultra. com | Lima Lembaga di Sultra bersatu menyelenggarakan Dialog Publik Kepemiluan bertajuk “Memperkuat Akuntabilitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dalam menghasilkan Pemilu 2019 berintegritas dan berkualitas”, yang jika tidak ada aral melintang Kapolda Sultra akan membuka langsung kegiatan dimaksud, 26 Februari 2019 di D’Blizt Hotel Kendari.
Kelima lembaga itu adalah SultraDemo Pemantau yang dipimpin oleh Arafat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra dibawah pimpinan Andri Darmawan, KIPP Sultra, Muhammad Nasir, WALHI Sultra, Saharuddin, dan JARI Sultra, Muhammad Fajar Hasan, kelimanya tergabung dalam Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra.
Dialog Publik Kepemiluan itu menurut Sekjend SultraDemo, Zainal Abidin akan dihadiri sekurang-kurangnya 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, Akademisi, penyelenggara pemilu, LSM/NGO, Kelompok Cipayung dan tokoh Masyarakat.
Sementara itu, Narasumber kegiatan adalah Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Nasir, Polda Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Pengamat Politik, Dr. Najib Husen yang juga Dosen Ilmu Politik UHO.
“Insya Alllah akan dibuka langsung Kapolda Sultra, kegiatan ini berlangsung sehari dari pagi hingga selesai,” katanya.
Ditambahkan Ketua KAI Sultra, Andri Darmawan, kegiatan dialog publik yang digelar itu merupakan bentuk kepedulian lembaga di Sultra dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan terpercaya.
Ditambahkannya, konsolidasi masyarakat sipil Sultra diperlukan dalam rangka mendorong pelaksanaan Pemilu 2019 semakin terpercaya. Penyelenggara KPU dan Bawaslu harus benar- benar berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga trash keprcayaan yang diamanahkan meningkat.
“Forum Koonsolidasi Demokrasi Rakyat Sultra yang menyatukan lima lembaga ini minimal tidak menjadi inspirasi bagi semua pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, OKP, NGO, dan seluruh masyarakat untuk mendukung, dan turut serta dalam membangun demokrasi yang bersih, jujur adil dan terpercaya. Kita semua memiliki tugas yang sama yakni memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan UU,” jelasnya. (H12)
