oleh

Pembahasan Belum Mengerucut, Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran COVID-19 Disebut Hanya Ajang Curhat

Batauga, HarapanSultra.COM | Akibat pembahasan Evaluasi Penggunaan anggaran Covid-19 yang berbelit-belit alias belum mengerucut, Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Pomili Womal menyebut rapat tersebut hanya bagaikan ajang curhatan saja.

Hal tersebut disampaikan Pomili Womal saat memberikan pandangan terkait pelaksanaan Rapat evaluasi penggunaan anggaran Penanganan dan pencegahan Covid-19 yang digelar di Aula Rapat DPRD Buton Selatan. Kamis, 11 Juni 2020.

Pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat tersebut bukan tanpa alasan, ia menyebut sebagai salah satu bukti jika rapat yang dipimpin Aliadin menjadi ajang curhatan adalah belum tersedianya Data yang dibutuhkan sebagai bahan yang diperlukan dalam membahas dan mengevaluasi penggunaa Anggaran Covid-19.

“Seharusnya sebelum pelaksanaan rapat, semua pihak harus menyiapkan data data yang dibutuhkan agar Pihak DPRD dapat dengan mudah memahami dan melakukan pendalaman terhadap penggunaan Anggaran.” Ungkapnya.

Anggota DPRD dua periode ini merinci bahwa Rapat yang digelar saat ini merupakan Rapat yang ketujuh kalinya dalam membahas persoalan yang sama, namun pihaknya menilai belum menemukan titik temu, hal itu disebabkan adanya ketidak konsistenan dan miskomunikasi antar pemangku kepentingan, untuk itu ia berpendapat diperlukan sikap saling islah dari semua pihak agar tujuan pembahasan dapat tercapai.

“Kita ini selalu menggaungkan Negeri Beradab sehingga yang kita laksanakan harus senantiasa mencerminkan sikap yang mengedepankan rasa saling memahami posisi kita masing masing.” Tambahnya.

Pantauan Wartawan Media Harapan Sultra saat rapat berlangsung, beberapa Anggota DPRD turut menguraikan pendapatnya, H. Ashadin, misalnya mengeluhkan perlunya data yang wajib disiapkan oleh masing-masing OPD agar apa yang menjadi topik Pembahasan dapat tercapai outputnya, ia mengharapkan agar semua Data termasuk, Data Penerima BLT, Bansos dan sembako terintegrasi dalam data yang dikelola oleh Dinas Sosial kabupaten Buton Selatan.

“Saya berharap agar semua Data termasuk Data Penerima BLT, Bansos dan sembako terintegrasi dalam data yang dikelola oleh Dinas Sosial kabupaten Buton Selatan. jika dalam rapat berikutnya pihak OPD tidak konsisten, maka saya sampaikan kita tidak akan melanjutkan rapat,” Tegasnya.

Sementara itu, La Hijira, salah satu Anggota Badan Anggaran dari Partai Golkar mempertanyakan sumber anggaran sebesar Rp. 28 Milyar termasuk penggunaanya. Hal tersebut diperlukan untuk memaksimalkan pengawasanya DPRD.

“Sebelum rapat ini kita lanjutkan, penting kiranya Pimpinan Rapat menguraikan sumber anggaran sebesar 28 Milyar rupiah termasuk penggunaanya yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Hal ini menjadi penting karena untuk memaksimalkan pengawasan kita semua selaku anggota DPRD,” Kata La Hijira (Abady Makmur)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA