oleh

Warga Kabaena Kecam Aktifitas PT. Almharig Masuki Kawasan Sungai dan Mata Air

Kabaena, Harapansultra.com – Perusahaan tambang nikel PT. Almharig yang tengah beroperasi diwilayah Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, kabupaten Bombana, Diduga kuat melakukan pelanggaran lingkungan yakni dengan aktivitas penambangan tanpa memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Direktur Eksekutif Gerakan Pemerhati Hukum Dan Kebijakan Daerah (LSM-GERHANA), Mayon Susanto Albrian mengatakan pihaknya sudah menelusuri legalitas perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kab. Bombana, hingga ke DLH Prov. Sulawesi tenggara. Namun tidak ada ditemukan Dokumen AMDAL atas nama PT. Almharig.

Ia menyebutkan, dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.

“tidak ada AMDAL atas nama Almharig. Kalau tidak AMDAL artinya termasuk kejahatan pertambangan, saya sudah kroscek tidak ada.”ungkapnya.

Begitu juga dipasal 36 ayat (1) UU 32 PPLH tahun 2009, begitu jelas menyebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

“Izin lingkungan Limbah B3 dan izin lingkungan lainnya. Jadi aneh kan kalau tiba tiba nanti dengar ada izin lingkungannya. karena setahu saya dokumen Amdalnya saja tidak ada. “Pungkasnya.

Bahkan terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019 tahun ini, Perusahaan yang sudah bertahun – tahun mengeruk Kekayaan alam berupa nikel ore dipulau Kabaena itu, tidak pernah menyampaikan laporan rutin atas segala tahapan kegiatannya ke DLH Kab. bombana.

“Kami duga kuat Almharig lakukan kejahatan pertambangan dari sisi lingkungan hidup. hal administratif saja sudah abai, belum kita bicara teknis. apalagi kita bicara soal tanggung jawab dampak lingkungan. “Terangnya.

Masih kata aktivis Pemerhati lingkungan ini, Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

“Ini perusahaan tidak pernah datang sosialisasi masalah dampak lingkungan. Tapi malah dengan cara tidak beretika, datang bawa beras, saat itu masyarakat bingung ini dari mana tiba-tiba datang beras?. sudah kelaparankah orang wonua itu baru dibikin begitu? saya tidak terima gaya pembodohan macam begini, saya rasa ini pelecehan terhadap masyarakat wonua khusunya. “Kesal pemuda asal wonua ini.

Direktur PUKAT SULTRA, Muh. Amsar

Aktifitas Perusahaan itu juga Bakal diseruduk oleh warga setempat yang memungkinkan akan merasakan dampak langsung atas kegiatan pengerukan hutan dalam kawasan Aliran sungai. Dikatakan Direktur PUKAT SULTRA, Muh. Amsar kepada harapansultra.com.

“Beberapa hari kedepan, kami bersama warga yang akan terdampak langsung atas aktifitas penambangan di sekitar Kawasan Mata Air dan sungai Lakambula bakal seruduk perusahaan ini. Karena Daerah itu adalah Jatung dan Vitalnya Pulau Kabaena”, ujar Amsar.

Sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 109 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (1) UU PPLH menyebutkan,
“Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Laporan: Hir

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA