oleh

Wujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran, Bupati Busel Gandeng Depdagri

Batauga, HarapanSultra.COM | Plt. Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani terus berusaha untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk mensukseskan Visi Pemerintahanya.

Salah satu upaya dilakukan dengan menggandeng Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri untuk menyampaikan kuliah Umum kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Buton Selatan terkait Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bertempat di Gedung Lamaindo, Batauga, Jumat (30/8/2019)

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Syarifuddin, MM mengatakan setiap Tahun Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kemendagri, sebagai Pembina pengelolaan Keuangan Daerah telah menerbitkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 sebagai rujukan Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Buton Selatan dalam penyusunan APBD,” Tutur Syarifuddin

Pria asal Muna yang digadang gadang bakal bertarung pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati muna periode 2020-2025 menambahkan bahwa para OPD perlu memahami bagaimana mekanisme mengelola Anggaran di Daerah karena tidak semua OPD yang diangkat oleh Bupati berasal dari latar belakang pengelola Anggaran.

“Sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu untuk memberi pemahaman kepada semua OPD terkait dengan ketentuan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD sekaligus mencoba mengakomodasi terbitnya PP 12/2019 sebagai pengganti PP NO 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah,” Ungkapnya

Terhadap pelaksanaan Sosialisasi PP No 12 Tahun 2019 Pihaknya mengapresiasi usaha Bupati yang telah membuktikan kinerja baiknya terhadap pengelolaan Anggaran yang baik, dimana Kabupaten Buton selatan telah mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Meskipun Daerah ini baru berumur 5 Tahun tapi sudah mendapat predikat penilaian yang baik untuk pertama kalinya sekaligus menempatkan nama Buton selatan sebagai peringkat pertama bagi Daerah otonom baru di wilayah sulawesi tenggara,” Bebernya

Sementara itu, ditempat yang sama Plt. Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mensosialisasikan Ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

“Kami dari jajaran Pemerintah Kabupaten Buton selatan akan terus memaksimalkan pengelolaan anggaran dengan baik, kami tidak boleh berhenti sampai disini, dimana kami mendapat opini WTP dari BPK lalu kami harus stop disini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah terus melakukan kerja kerja baik agar kedepan kita lebih baik lagi,” Pungkasnya (Abady)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA