Bombana, HarapanSultra,COM /– Inspektorat Kabupaten Bombana menggelar audit ketaatan di wilayah Kecamatan Poleang Selatan pada Juni 2024. Audit ini mencakup pemeriksaan di berbagai instansi seperti kantor kecamatan, kelurahan, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang terlibat dalam pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS), serta Puskesmas yang menangani program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, menjelaskan bahwa pengawasan ini melibatkan berbagai unsur pimpinan, auditor, serta pegawai di lingkup Inspektorat Bombana. “Kami melibatkan seluruh elemen dalam pengawasan ini untuk memahami proses dan mekanisme pengawasan di lapangan. Ini menjadi perhatian penting bagi kita semua,” ujar Muslihin dalam pernyataannya pada Jumat, 28 Juni 2024.
Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di tingkat kecamatan, kelurahan, sekolah, dan Puskesmas. Muslihin menekankan pentingnya proses audit ini dalam memberikan gambaran riil mengenai pelaksanaan program di lapangan, serta memastikan bahwa bantuan dana BOS dan layanan kesehatan melalui JKN dijalankan sesuai prosedur.
Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II, Arniati, turut menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan usaha dan tindakan yang dirancang untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif, sesuai ketentuan yang berlaku. “Pengawasan ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi lebih pada memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di tingkat lokal berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan,” kata Arniati.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pengawasan ini didukung oleh regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan ini, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah untuk memastikan kinerja mereka sesuai standar yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Arniati menyampaikan harapannya agar semua pihak yang terkait dalam proses audit bersikap proaktif dan selalu siap dengan dokumen yang diperlukan untuk memperlancar proses pengawasan. “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan, karena pengawasan ini hanya bertujuan untuk memotret kondisi yang ada, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun sekolah,” jelasnya.
Proses audit ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang diawasi. Arniati menambahkan bahwa hasil pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik ke depannya.
Dengan dilakukannya audit ketaatan ini, Inspektorat Bombana berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pelayanan publik di wilayah Bombana, khususnya di Kecamatan Poleang Selatan, dapat berjalan dengan lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Pengawasan ini juga menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah, melalui evaluasi yang mendalam atas pengelolaan dana BOS dan layanan JKN. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran.
Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana ini menjadi bagian integral dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, di mana setiap instansi yang diawasi diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui langkah ini, Inspektorat Bombana optimis bahwa hasil audit akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi instansi pemerintah yang diawasi, tetapi juga bagi masyarakat Bombana secara keseluruhan.
