Bombana,HarapanSultra.COM | – Kabupaten Bombana kembali mencatat langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara di tingkat daerah. Melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), Pemerintah Kabupaten Bombana mempertegas komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Forum ini resmi dibentuk dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Syarwan, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana. Tak sekadar seremoni, kehadiran FKPKN menjadi momentum penting untuk mengakselerasi koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Lebih dari Forum Diskusi
FKPKN Bombana dirancang sebagai ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keuangan negara. Di forum ini, berbagai persoalan seputar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dibahas secara terbuka dan solutif. Forum ini juga menjadi tempat lahirnya rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Melalui FKPKN, kami ingin memastikan bahwa setiap pengelolaan keuangan di daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal tertib administrasi, tapi soal bagaimana keuangan negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana,” ujar Edy Suharmanto dalam sambutannya.
Edy menegaskan bahwa pembentukan FKPKN adalah bukti konkret dari semangat kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat, demi pemanfaatan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan Sistem Keuangan Daerah yang Responsif
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, FKPKN akan menjadi jembatan strategis dalam membangun komunikasi yang lebih responsif antara instansi pengelola keuangan di tingkat daerah.
“FKPKN akan menjadi ruang diskusi strategis dalam membahas kebijakan, kendala, dan solusi terkait pengelolaan APBN dan APBD. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah di Kabupaten Bombana,” kata Syarwan.
Lebih jauh, forum ini juga akan menjalankan fungsi sebagai mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Dengan sistem evaluasi dan monitoring yang lebih terstruktur, FKPKN diharapkan mampu mendeteksi lebih awal setiap tantangan dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan respons cepat yang tepat sasaran.
Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih dan Profesional
Pembentukan FKPKN menjadi tonggak baru dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Dengan kehadiran forum ini, Bombana kini memiliki wadah kolaboratif yang mampu menjawab berbagai tantangan keuangan daerah secara sistematis dan terarah.
Ke depan, FKPKN dijadwalkan akan rutin menggelar pertemuan koordinasi, pemantauan realisasi anggaran, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Harapannya, sinergi yang dibangun melalui forum ini tidak hanya memperkuat tata kelola anggaran, tetapi juga mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bombana.
Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat menjadi pendorong utama menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
