BOMBANA — Menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bukan pekerjaan satu instansi. Di balik harga yang dibayar masyarakat di pasar, terdapat rangkaian kebijakan, distribusi, anggaran, hingga koordinasi antarlembaga yang harus berjalan beriringan.
Kesadaran itulah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Bombana melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Salah satunya diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut diikuti sejumlah unsur perangkat daerah, termasuk Kasubag Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana sebagai representasi instansi yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal daerah.
Rapat yang dilaksanakan secara rutin setiap Senin itu diarahkan bukan sekadar menjadi agenda administratif. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk membaca perkembangan ekonomi daerah sekaligus menyatukan langkah ketika muncul potensi tekanan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.
Dalam pembahasan pengendalian inflasi, perkembangan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah perlu mengetahui komoditas yang mengalami perubahan harga, melihat kemungkinan terjadinya gangguan distribusi, serta menyiapkan langkah antisipasi sebelum persoalan berkembang menjadi tekanan yang lebih luas.
Di titik inilah koordinasi lintas perangkat daerah memiliki arti penting. Informasi yang muncul dari satu sektor dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sektor lainnya sehingga kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kehadiran BKD dalam forum tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan fiskal harus mampu mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan.
Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara terukur dan akuntabel menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai program prioritas dapat berjalan. Dalam konteks pengendalian inflasi, dukungan anggaran dibutuhkan agar langkah pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Namun, menjaga inflasi tetap terkendali tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan anggaran. Stabilitas harga juga dipengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, kondisi pasar, serta kemampuan pemerintah membaca perubahan ekonomi secara cepat.
Karena itu, sinergi menjadi kata kunci.
Pemerintah Kabupaten Bombana memandang koordinasi antara perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun sistem pengendalian yang lebih responsif. Dengan komunikasi yang dilakukan secara berkala, potensi gejolak harga diharapkan dapat dikenali lebih awal.
Langkah tersebut penting karena inflasi pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai angka statistik. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat sementara kemampuan membeli tidak mengalami perubahan yang sama.
Bagi masyarakat, stabilitas harga berarti ruang yang lebih luas untuk mengatur kebutuhan rumah tangga. Bagi dunia usaha, kondisi harga yang relatif terkendali juga dapat menciptakan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sementara bagi pemerintah daerah, stabilitas tersebut menjadi salah satu fondasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai pembagian peran masing-masing perangkat daerah. Setiap institusi diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada forum pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah yang konkret.
Bagi BKD Kabupaten Bombana, keterlibatan dalam rapat tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja yang konsisten. Harga di pasar dapat berubah dalam waktu singkat, sementara dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Karena itu, forum koordinasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan menjadi penting untuk memastikan pemerintah tidak hanya bereaksi ketika persoalan sudah terjadi, tetapi mampu melakukan langkah antisipatif berdasarkan informasi dan kondisi di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sebab, ketika harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan roda ekonomi bergerak secara sehat, manfaatnya bukan hanya tercermin dalam laporan pemerintah. Dampaknya paling nyata dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
