Bombana, HarapanSultra,COM / – Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) selama lima hari, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang berlangsung dari Senin hingga Jumat, 15-19 Juli 2024, ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkup pemerintahan Kabupaten Bombana.senin (15/07/2024)
Bimtek ini diselenggarakan di Kantor Inspektorat Bombana, dengan sasaran utama adalah bagian perencanaan di 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka mendapat pendampingan intensif mengenai penyusunan dokumen manajemen risiko fraud serta pemenuhan infrastruktur bukti pendukung guna mencapai target IEPK Level 3. Dalam kegiatan tersebut, berbagai strategi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal juga dibahas secara mendetail.
Tegas Melawan Korupsi: Komitmen Pemerintah Bombana
Inspektur Kabupaten Bombana, Ridwan S. Sos, M.P.W., menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran serta kapasitas aparat pemerintahan dalam mengelola risiko korupsi. Ia mengungkapkan bahwa hasil pengukuran IEPK di tahun 2023 masih menunjukkan adanya sejumlah kelemahan pada beberapa pilar penting. Oleh karena itu, Ridwan berharap Bimtek ini dapat menjadi batu loncatan untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan membawa Bombana menuju pemerintahan yang lebih efektif dan bersih di masa mendatang.
“Dengan adanya Bimtek ini, kita berharap mampu menekan risiko terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bombana. Lebih dari itu, kami juga menargetkan peningkatan signifikan dalam IEPK di tahun-tahun mendatang,” ujar Ridwan penuh optimisme.
Mengatasi Risiko dengan Pendekatan Sistematis
Dalam dunia yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan risiko korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai formalitas belaka. BPKP Sulawesi Tenggara bersama Inspektorat Bombana memahami pentingnya strategi yang tepat dalam menghadapi risiko tersebut. Selama Bimtek, peserta diajarkan untuk menyusun register risiko yang melibatkan identifikasi, analisis risiko, penetapan peta risiko, serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
“Output yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah implementasi proses pengelolaan risiko fraud yang terstruktur dan sistematis, sehingga setiap unit pemerintahan bisa mengendalikan potensi korupsi dengan lebih baik,” tambah Ridwan.
Selain itu, kegiatan ini juga memberikan arahan kepada personel Inspektorat mengenai pemenuhan infrastruktur bukti pendukung untuk mencapai IEPK Level 3. Dengan dukungan kuat dari BPKP, Bombana kini semakin siap melakukan penilaian mandiri terhadap indeks efektivitas pengendalian korupsi mereka, sekaligus menemukan area perbaikan (Area of Improvement – AoI) yang dapat memperkuat pengendalian internal di berbagai instansi.
Menghadapi Tantangan Bersama: Keseriusan dalam Penerapan Tata Kelola
Ridwan juga menegaskan bahwa untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan kolaborasi semua pihak. Dalam kegiatan ini, perwakilan dari 31 OPD mengikuti serangkaian materi yang diberikan dengan serius. Materi tersebut mencakup penyusunan dokumen manajemen risiko, pengendalian fraud, serta upaya memitigasi risiko korupsi yang mungkin timbul di masing-masing OPD.
“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen penuh untuk memastikan setiap langkah yang diambil mengarah pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya. Dalam proses ini, kami juga akan memantau dengan ketat setiap pelaksanaan yang telah direncanakan,” jelas Ridwan.
Ia juga menambahkan bahwa Bimtek ini tidak hanya sekadar memenuhi formalitas pelaporan, melainkan sebagai langkah nyata dalam menghadapi tantangan yang ada. Keberhasilan dalam menyusun strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif akan memperkuat landasan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pesan untuk Peserta: Terapkan Ilmu di Lapangan
Ridwan tidak lupa memberikan pesan penting kepada seluruh peserta Bimtek. Ia berharap agar semua peserta benar-benar memahami materi yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerja masing-masing.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius. Jangan hanya datang dan mendengarkan, tetapi aplikasikan ilmu yang kalian dapatkan di lapangan. Pengelolaan risiko korupsi yang baik tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang kita layani,” pungkasnya.
Membangun Pemerintahan Bersih dan Transparan di Bombana
Kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Pengelolaan risiko fraud yang sistematis diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan langkah ini, Bombana diharapkan menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang berhasil membangun sistem pengendalian korupsi yang kuat dan efisien.
Seiring berjalannya waktu, implementasi pengelolaan risiko korupsi yang efektif di Bombana akan menjadi model yang dapat ditiru oleh daerah-daerah lain. Komitmen yang kuat dari Inspektorat dan OPD terkait menjadi kunci untuk terus mendorong perbaikan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan.
