Bombana, HarapanSultra.COM | Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menyampaikan pemandangan umum terhadap Pidato Bupati Bombana tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023, pada pemandangan umumnya seluruh fraksi kompak menyetujui pembahasan RAPBD 2023, Kamis (17/11/2022).
Kendati demikian fraksi-fraksi DPRD memberikan catatan dan masukan kepada Pemerintah Daerah. Misalnya Fraksi Perjuangan Demokrasi meminta pemerintah daerah melalui opd teknis agar dapat merealisasikan lanjutan pembangunan jembatan sungai Lausu di Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya.
“Karena jembatan tersebut adalah satu-satunya akses masyarakat desa tinabite menuju ke ibu kota kabupaten bombana atau wilayah-wilayah lainnya,” Ujar Ketua Fraksi Perjuangan Demokrasi, Rumiyanto.
Fraksi Perjuangan Demokrasi juga meminta pemerintah daerah melalului OPD terkait agar dapat merealisasikan dan menganggarkan normalisasi sungai tanah poleang yang ada di Kecamatan Poleang Utara Desa Tanah Poleang.
“Dikarenakan setiap musim hujan permukiman warga di sekitar sungai tersebut terendam banjir dan tanaman pertanian masyarakat juga terendam sehingga merugikan masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah,” sebutnya.
Fraksi Nasdem Berkarya berpandangan terkait pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Bombana sebaiknya pembangunan dedung DPRD dibangun di lokasi yang baru mengingat gedung yang lama ini masih bisa difungsikan.
Terkait dengan pajak tambang galian C fraksi mempertayakan kepada pemerintah daerah tentang dasar hukum dan regulasinya seperti apa saat ini. selanjutnya secara umum fraksi nasdem berkarya menilai bahwa program perencanaan dan kegiatan dalam RAPBD 2023 disusun harus sesuai dengan prioritas.
“Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar menjadi prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” Sebut Zalman saat membacakan pemandangan umum Fraksinya.
Fraksi Nasdem Berkarya juga mengihimbau kepada pemerintah daerah kabupaten bombana agar terhadap pembangunan dibidang infrastruktur dibangun secara merata seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
“Agar seluruh masyarakat kita dapat merasakan kesejahteraan,” sebutnya.
Adapun Fraksi Persatuan Nurani dimana pemandangan Fraksinya dibacakan langsung Ketua Fraksi Amiadin, SH mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kabaena dari porsi anggaran 20 milyar yang menfokuskan pada ruas jalan teomokole-pongkalaero, teomokole-tangkeno-enano dan tedubara-pising agar dilakukan pengkajian lebih lanjut.
hat itu karena dengan kondisi yang ada khususnya ruas jalan teomokole-tangkeno-enano membutuhkan perlakuan khusus dimana harus dibuatkan tanggul tanggul penahan tanah karena kondisinya sering terjadi longsor sehingga sangat tepat jika ruas jalan tersebut di interpensi melalui apbd provinsi yang juga kita ketahui akan segera di alokasikan ke bombana.
“Adapun porsi anggaran yang 20 milyar tersebut dapat di fokuskan pada pembangunan infrastruk jalan utama dari kabaena timur hingga ke kabaena selatan yang kondisinya juga masih jauh dari kata layak di beberapa ruasnya,” sebutnya.
Terkait penataan ibu kota kami meminta agar pembenahan jalan lorong dan drainase di kecamatan rumbia tengah khususnya di kelurahan kampung baru perlu mendapat perhatian serius, selain itu normalisasi sungai yang melintas di Kecamatan Rumbia Tengah perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi menjadi langganan banjir.
“Hendaknya pembangunan daerah tetap mengacu pada semangat efesiensi anggaran dan kemanfaatannya seperti jalan yang masih sangat layak kondisinya tidak di rehabilitasi dulu namun dapat mendahulukan jalan yang belum tersentuh pembangunan sama sekali yang saat ini masih sangat banyak bahkan di Ibu Kota Bombana itu sendiri,” bebernya.
Fraksi Gerindra berpandangan Peningkatan infrastruktur dasar dan koneksivitas dalam mendukung pemulihan ekonomi, peningkatan jalan dan jembatan revitalisasasi bahkan pembangunan pelabuhan baru sebagai infrastruktur yang bisa mempercepat akses masayarakat dalam meningkatkan pendapatannya dalam masa pemulihan ekonomi yang bisa membawa perubahan pada peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah-daerah yang rentang kendalinya jauh dari pasar atau ibu kota misalnya jalur distribusi laut hasil perikanan dari Kabaena dan jalur darat distribusi hasil pertanian dari Matausu yang sering kali terisolir pada musim penghujan,.
“Sehingga masyarakat Matausu memilih Kabupaten Kolaka sebagai tempat menjual hasil dari pruduksi pertanian dan perkebunannya,” ujarnya
Fraksi gerindra menilai revitalisasi pembangunan gedung DPRD Bombana yang menelan anggaran yang besar tidak sejalan dengan pernsip perioritas pada infra struktur dasar mengingat terbatasnya anggaran dan kajian urgensi revitalisasi gedung DPRD Kabupaten Bombana.
“Frakasi Gerindra mengedepankan aspek pemanfaatan anggaran yang efektif dan benar-benar memenuhi sasaran untuk menunjang pemulihan ekonomi. Dari sisi penghematan gerindara menyarankan lebih baik membangun gedung baru yang diawali dengan perencanaan yang baik dan menghindari kesan pemborosan anggaran di tengah situasi ekonomi yang melemah seperti saat ini, dan gedung lama DPRD bisa di tempati oleh instansi Pemkab Bombana yang lainnya,” urainya.
Fraksi Amanat Nasional Meminta lanjutan pembangunan rumah untuk masyarakat yang kurang beruntung (baruga moico) di Kelurahan Poea sebanyak 50 unit, mengingat masih banyaknya daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah daerah.
Pengadaan bibit kelapa sawit untuk 20 hektar disaat rapat kerja dengan tim TPAD dengan dinas Pertanian waktu pembahasan KUA PPAS program itu ada dan kita sepakati, namun di rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ditiadakan.
Pengadaan Alsintan (Jhonder) di rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ditiadakan.
Setelah memperhatikan dokumen rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, dari semua kecamatan yang ada di bombana, hanya kecamatan poleang dan kecamatan poleang tengah, yang tidak terdapat pekerjaan infrastruktur jalan, dimana di dua wilayah itu sudah pernah dilakukan pekerjaan ditahun 2022 ini,namun kondisi jalan belum difungsikan akan tetapi di rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 tidak lagi diprogramkan untuk kelanjutannya.
Pekerjaan peningkatan jalan desa salosa juga tidak masuk dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, sementara pada waktu peninjauan lapangan wakil ketua dprd dan beberapa anggota dprd bersama kepala dinas pupr menjanjikan pekerjaan dimaksud untuk dimasukkan diprogram tahun anggaran 2023.
Pada Akhirnya seluruh Fraksi setuju Pembahasan RAPBD 2023 dilanjutkan. (Adv)
