Bombana, harapansultra.com | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana turut serta dalam Forum Grup Discussion (FGD) Finalisasi Data Kabupaten Bombana Dalam Angka dan Pembinaan Statistik Sektoral Seri I Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana ini diadakan di Aula Rapat Kantor BPS dan diikuti oleh 15 admin data sektoral dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bombana. Forum ini merupakan tindak lanjut implementasi program Satu Data Indonesia sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019, dengan tujuan menyinkronkan dan memvalidasi data yang akan dituangkan dalam penerbitan buku resmi Kabupaten Bombana Dalam Angka. Bombana, 19 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Bombana, Musdin, S.ST., menguraikan pentingnya kegiatan FGD sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data antar instansi. Menurutnya, integrasi data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti. Kegiatan ini menjadi momen strategis untuk mengidentifikasi perbedaan data antar OPD serta melakukan kroscek agar hasil publikasi nantinya dapat mencerminkan kondisi lapangan secara objektif.
Para admin data sektoral yang hadir memaparkan hasil pengumpulan data dari masing-masing OPD, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga program keluarga berencana. Diskusi interaktif dan tanya jawab mendalam memungkinkan para peserta untuk saling bertukar informasi, mengidentifikasi kendala teknis, dan menyusun langkah-langkah perbaikan bersama. Melalui mekanisme validasi dan pembaruan data, peserta forum berkomitmen untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral guna mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Selain pemaparan materi teknis, forum ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi tentang strategi peningkatan akurasi data melalui sistem kroscek yang melibatkan seluruh instansi vertikal. Pemaparan ini menekankan bahwa sinergi antara BPS dan OPD tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, melainkan juga mencakup evaluasi menyeluruh guna memastikan data yang digunakan sebagai dasar kebijakan publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Keterpaduan data yang optimal diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai salah satu kontributor utama data, menegaskan peran strategisnya dalam mendukung program Satu Data Indonesia. Dengan peran aktif dalam pengumpulan dan verifikasi data, instansi ini memastikan bahwa setiap informasi yang dikirimkan telah melalui proses validasi yang ketat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data akurat.
Sebelum memasuki sesi tanya jawab, para peserta forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi dan masukan demi peningkatan kualitas data sektoral. Kesungguhan dan antusiasme peserta dalam berdiskusi menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar instansi merupakan kunci untuk mewujudkan sistem data yang transparan dan terintegrasi, yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana.
“Finalisasi data ini sangat krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan publikasi resmi Kabupaten Bombana Dalam Angka. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar data sektoral demi mendukung pembangunan yang berbasis bukti,” ujar Musdin, S.ST.
Kegiatan FGD ini menjadi momentum penting dalam memperkuat integrasi dan akurasi data statistik di Kabupaten Bombana. Dengan adanya sinergi yang lebih erat antara BPS dan seluruh OPD, diharapkan buku Kabupaten Bombana Dalam Angka yang akan diterbitkan pada 28 Februari 2025 mampu menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang inklusif. Upaya peningkatan kualitas data ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi sektor statistik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, Kabupaten Bombana semakin menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas data sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
