Bombana, HarapanSultra.COM | Di tengah gema peringatan Hari Buruh Nasional, suara dari daerah kembali menguat, membawa pesan yang tak sekadar seremonial, tetapi menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang menyuarakan desakan tegas kepada pemerintah daerah agar lebih serius menuntaskan persoalan utang serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja, termasuk mereka yang kerap luput dari perhatian: PPPK paruh waktu.
Adalah Yudi Utama Arsyad, anggota DPRD Bombana yang juga Ketua DPC PBB Bombana, yang menjadi corong aspirasi tersebut. Dalam pandangannya, Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh pemangku kebijakan untuk kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
“Buruh tidak hanya mereka yang bekerja di sektor formal. PPPK, pekerja paruh waktu, petani, nelayan—semua adalah bagian dari denyut ekonomi kita. Mereka berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sama,” ujarnya. (1/5)
Ia menyoroti realitas yang dihadapi masyarakat saat ini, di mana tekanan ekonomi semakin terasa. Perputaran ekonomi yang sempit, menurutnya, telah mempersempit ruang gerak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi demikian, kebijakan pemerintah diharapkan tidak justru menjadi beban tambahan.
“Ini soal keberlangsungan hidup orang banyak. Negara harus hadir, bukan justru abai. Kebijakan yang diambil harus berpihak dan memberi solusi nyata,” tegasnya.
Salah satu isu krusial yang turut disorot adalah utang daerah kepada pihak ketiga. Yudi menilai, penyelesaian utang tersebut bukan hanya persoalan administratif, melainkan berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan kelancaran roda ekonomi di daerah.
“Jika utang-utang ini tidak segera dituntaskan, dampaknya luas. Kepercayaan bisa menurun, aktivitas ekonomi terganggu, dan pada akhirnya masyarakat juga yang merasakan akibatnya,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban oleh para pejabat publik merupakan amanah dari rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sumpah jabatan, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab itu. Fokus utama kita harus jelas: bagaimana kebijakan yang lahir benar-benar berdampak pada kesejahteraan,” ungkapnya.
Dalam konteks PPPK paruh waktu, Yudi menilai kelompok ini sering berada di wilayah abu-abu kebijakan. Di satu sisi mereka bekerja dan berkontribusi, namun di sisi lain belum sepenuhnya mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
“Mereka ini bekerja, mengabdi, tetapi masih sering terpinggirkan dalam kebijakan. Padahal kontribusinya nyata. Ini yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Yudi tetap menyampaikan optimisme terhadap arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia meyakini bahwa visi besar menuju Indonesia Emas dapat tercapai jika kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, termasuk buruh dalam arti luas.
“Harapan itu masih ada. Kita percaya Indonesia bisa maju, tapi syaratnya satu: kebijakan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (IS)
Tinggalkan Balasan