KOLAKA UTARA, HarapanSultra.com – Dugaan perlakuan diskriminatif dalam penerapan disiplin dan pengelolaan jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pemuda Indonesia Bersatu (DPD APIB) Sulawesi Tenggara mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung memeriksa berbagai persoalan yang dikeluhkan sejumlah ASN. (20/11)

Ketua DPD APIB Sultra, Sapri Dona, mengatakan pihaknya menerima pengaduan mengenai dugaan ketidakadilan dalam penerapan disiplin, penempatan jabatan, promosi, hingga penerbitan keputusan kepegawaian.

Sapri menilai penerapan disiplin ASN di lingkungan Pemkab Kolaka Utara terkesan tebang pilih. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah ASN mendapat penanganan disiplin, sementara dugaan pelanggaran lain yang menurutnya tidak kalah serius belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.

“Saya tidak setuju kalau penegakan kedisiplinan pegawai hanya diberlakukan pada oknum ASN tertentu saja, karena mungkin ada yang lebih parah kelakuannya,” tegas Sapri.

Salah satu persoalan yang disorot menyangkut empat ASN yang disebut telah bertahun-tahun tidak menjalankan tugas. Menurut Sapri, persoalan tersebut sempat menjadi perhatian setelah Wakil Bupati Kolaka Utara melakukan inspeksi mendadak pada tahun sebelumnya.

Saat itu, kata dia, terdapat arahan kepada Kepala BKPSDM agar memproses pemeriksaan disiplin terhadap empat ASN tersebut hingga kemungkinan pemberhentian. Namun, Sapri mempertanyakan kejelasan tindak lanjut penanganan kasus tersebut.

Ia juga menyinggung informasi mengenai sejumlah ASN yang diduga pernah tersangkut perkara narkotika dan korupsi, tetapi disebut kembali menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, Sapri mempertanyakan dugaan ketidakhadiran seorang ASN yang merupakan istri pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah selama bertahun-tahun. Menurut informasi yang diterimanya, ASN tersebut justru memperoleh promosi jabatan tanpa penanganan disiplin yang jelas.

APIB Sultra meminta pemerintah daerah menjelaskan status dan dasar hukum setiap persoalan tersebut. Sapri menilai penerapan disiplin maupun promosi jabatan harus mengikuti ketentuan yang sama bagi seluruh ASN tanpa membedakan kedudukan dan hubungan personal.

Polemik tersebut muncul di tengah persoalan penataan jabatan ASN Kolaka Utara yang sebelumnya melibatkan puluhan pejabat. Pada Agustus 2026, sejumlah ASN melalui pendampingan YLBH Suara Keadilan Sulawesi Tenggara menggugat dua keputusan Bupati Kolaka Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Kedua keputusan tersebut masing-masing bernomor 800.1.3.3/104/2026 tertanggal 20 April 2026 dan 800.1.3.3/124/2026 tertanggal 5 Mei 2026. Pemberitaan saat itu menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan penonjoban dan demosi terhadap 89 ASN.

Dalam perkembangan berikutnya, BKN pada Oktober 2026 menyampaikan bahwa Pemkab Kolaka Utara telah menyatakan komitmen melaksanakan rekomendasi BKN terkait pembatalan keputusan pemberhentian jabatan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga menyampaikan pengembalian pejabat terdampak ke jabatan semula atau jabatan setara.

Namun, keluhan mengenai pengelolaan kepegawaian kembali muncul. Pada 13 November 2026, pemberitaan media memuat pengakuan seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengenai dugaan intimidasi, pemeriksaan kode etik, dan persoalan administrasi kehadiran setelah kembali menduduki jabatan.

Di tengah perkembangan tersebut, Sapri menyampaikan adanya keluhan dari sejumlah mantan pejabat administrator yang merasa mendapat tekanan setelah mengalami penonaktifan jabatan. Persoalan kembali mencuat setelah sejumlah ASN yang sebelumnya mengalami penonaktifan jabatan menerima surat keputusan Bupati pada Rabu, 18 November 2026. Surat tersebut berkaitan dengan pembebasan dari tugas atau pemberhentian sementara dari jabatan.

Sapri mengatakan para ASN yang menerima keputusan tersebut mempertanyakan dasar penerbitan dan proses administrasinya. Mereka menduga keputusan itu berkaitan dengan persoalan yang sebelumnya mereka persoalkan.

APIB Sultra juga menyoroti pemindahan seorang bidan yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Latali, Kecamatan Pakue Tengah, ke Puskesmas Wawo. Menurut informasi yang diterima Sapri, jarak lokasi penempatan baru mencapai sekitar 120 kilometer dengan waktu perjalanan kurang lebih tiga jam.

Bidan tersebut disebut mengalami gangguan kesehatan sebelum pemindahan tugas dan kemudian meninggal dunia.

Selain persoalan kepegawaian, Sapri mempertanyakan keterbukaan Inspektorat terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut terdapat informasi bahwa Inspektorat tidak memberikan akses terhadap dokumen pemeriksaan dengan alasan termasuk dokumen rahasia negara.

Sapri meminta pemerintah menjelaskan dasar pembatasan akses dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan para ASN.

“APH-lah yang harus membongkar semua kejahatan yang ada di Kolaka Utara,” tegasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Sapri mendesak BKN, Ombudsman RI, BPK, Kejaksaan, dan lembaga pengawasan terkait turun langsung ke Kabupaten Kolaka Utara. Ia meminta lembaga tersebut memeriksa dokumen, menelusuri prosedur, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.

Menurut Sapri, pemeriksaan perlu mencakup penerapan disiplin ASN, dasar penerbitan keputusan kepegawaian, proses promosi jabatan, serta tindak lanjut terhadap setiap pengaduan. Ia berharap pemeriksaan langsung dapat memberikan kejelasan dan memastikan pemerintah daerah menerapkan aturan secara objektif dan konsisten.

APIB Sultra meminta pemerintah daerah membuka ruang klarifikasi dan menjelaskan berbagai kebijakan yang menjadi sorotan. Organisasi tersebut menilai kepastian hukum dan perlakuan yang adil penting untuk menjaga profesionalitas ASN dalam menjalankan pelayanan publik.

Hingga berita ini dipublikasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara belum terkonfirmasi, Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan. (IS)