oleh

Akibat PHJD Lewat Masa Kontrak, GEMPA “Guncang” Wakatobi

-Harapan-11.348views

HarapanSultra.COM | Proses pengerjaan Program Jalan Hibah  Daerah (PHJD) Wanci Komala dan Bandara Matahora di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara bernilai kontrak lebih dari 50 milyar dengan panjang 9.200 meter, Backlog and Miror Works sepanjang 14.261 meter, pemeliharaan rutin sepanjang 16.261 meter diduga telah melewati batas waktu  kontrak.

Gerakan Sumpah Pemuda (GEMPA) Wakatobi melalui Koordinator Lapangan LM. Syarif Hidayat mengatakan kesepakatan pada kontrak proyek pekerjaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) tersebut seharusnya membayar denda akibat keterlambatan pekerjaan.

“Kesepakatan pada kontrak proyek pengerjaan jalan tersebut dimulai pada tanggal 22 maret 2019 sampai tanggal 17 september 2019 sedangkan hasil penelusuran kami ke masyarakat desa komala bahwa pekerjaan melewati batas waktu kontrak,”ungkapnya saat melakukan aksi unjuk rasa di Simpang Tiga Pasar Pagi, Senin (9/10/2019).

Katanya, meskipun proses pengerjaan telah melewati masa kontrak PPK tidak memberikan addendum sesuai dengan pasal 56 ayat 1 tentang penyelesaian kontrak.

“Keterlambatan penyelasaian pekerjaan yang tertulis dalam kesepakatan pada kontrak membuat perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa wajib dikenakan sanksi yang termuat dalam Perpres pada pasal 78 ayat 3 huruf a, b dan f mengenai sanksi keterlambatan pekerjaan,”bebernya.

Disambung orator lain, Ardianta mengatakan perihal sanksi keterlambatan pekerjaan dijabarkan pada pasal 79 ayat 4 bahwa dalam proses pembayaran sanksi denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat 5 huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak 1/.1000 dari nilai kontrak.

“Oleh karena itu, penyedia wajib membayar denda sebesar 1/1.000 dari nilai kontrak yakni 50 juta lebih dari setiap haru keterlambatan pekerjaan,”jelasnya.

Dihubungi terpisah oleh awak media HarapanSultra.COM, menejer PT. Golden Prima, Wakatobi, Suwanto mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu soal proses pekerjaan yang melibatkan provinsi tersebut.

“Memang saya manager golden di wanci tapi khusus paket apbd kabupaten pak, bukan apbd provinsi,”pesannya Via Washap.

Terkait addendum, Kepala Dinas SDA dan Bina Marga provinsi Sulawesi tenggara, Abdul Rahim saat dihubungi menyangkal bahwa proses pengerjaan proyek tersebut ada masalah.

“Insya Allah tidak ada salah bapak. Terima kasih,”singkatnya via Watshap.

Laporan ; Samidin

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA