oleh

Bak Benang Kusut, Kapal Pelingkar di Wakatobi Masih Pro Kontra

Wakatobi, HarapanSultra.COM | Pro Kontra mengenai eksistensi kapal pelingkar di kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara hingga kini masih bergulir di tengah masyarakat. Persoalan bak benang kusut ini berbuntut panjang hingga telah beberapa kali masyarakat Melakukan aksi unjuk rasa.

Beberapa waktu lalu, puluhan massa menolak keberadaan kapal pelingkar yang beroperasi di wilayah perairan desa Sombu. Saat itu Orator Lapangan selain mempermasalahkan hadirnya kapal pelingkar pihaknya juga mengkritik soal undang-undang 23 tentang pemerintah daerah yang menyebabkan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan sumber daya kelautan dan perikanan terbatas.

“Sebelum adanya kapal pelingkar, hasil tangkapan orang tua kami cukup membiayai kehidupan sehari-hari serta mampu membiayai kehidupan kami. Sekarang, hasil tangkapan orang tua kami tidak seberapa lagi. Jangankan untuk membiayai pendidikan kami makanan sehari-haripun sangat sulit,”tutur Toni belum lama ini

Dari kubu sebelah yang pro terhadap kapal pelingkar juga melakukan aksi unjuk rasa, senin (16/09/2019). Orator aksi Ali Munir, mengatakan Pemda mestinya memiliki inisiatif terlebih masyarakat mencoba melakukan tindakan melawan hukum dengan mengusir kapal pelingkar serta melarang masyarakat Desa Sombu dan sekitarnya menjual ikan hasil tangkapan kapal tersebut. Bukan hanya itu, Katanya, sebelumnya kapal pelingkar nyaris dibakar saat dilakukan pengusiran paksa oleh warga desa Sombu

“Sudah seharusnya Pemda peka apa untuk menfasilitasi kedua kubu bermasalah. Soal legitimasi aturan hukum apakah Pemda masih punya kewenangan atau tidak itu hal lain namun didahulukan peta konfliknya dimasyarakat,”paparnya.

Persoalan yang disampaikan Alimunir rupanya telah diketahui pihak kepolisian Kasat Pol.Airut Polres Wakatobi, Ipda Risman mengatakan Pada tanggal 8 September, terjadi penghadangan kapal pelingkar saat hendak berlabuh dan hampir terjadi tindak pidana dimana kapal dan ABKnya berusaha ditombak dan dilempar dengan botol bensin.

“Seketika kami mendapat laporan langsung ke TKP sehingga saat itu juga aktifitas kapal pelingkar tak beroperasi”,sebutnya.

Menyikapi persoalan ini, pemerintah setempat mengambil langkah mempertemukan kedua pihak dianggap merupakan solusi yang tepat. Hal itu diungkap asisten I, Kamalu di ruang kerjanya usai menemui sejumlah demonstran pro kapal pelingkar. Kamalu mengatakan kepada para demonstran bahwa pemerintah daerah akan segera menfasilitasi kedua kubu agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan namun kata Dia,

“Meski Pemda tak lagi diberi kewenangan terhadap pengawasan laut lewat UU nomor 23 tahun 2014 itu dimana 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan pihak Propinsi dan 12 mil keatas menjadi kewenangan pusat namun tidak mungkin persoalan ini dibiarkan. Ini mencegah persoalan dimasyarakat,”terangnya.(adm)

Laporan ; Samidin

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA