Surabaya,HarapanSultra . COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyelenggaraan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini digelar selama dua hari, pada 17-18 Oktober 2024, di Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana dengan PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI), yang bertujuan mempercepat implementasi SPBE di Bombana.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, Direktur PT TATI, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana, beserta staf terkait, dan stakeholder lainnya. Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyoroti pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, yang saat ini semakin relevan seiring perkembangan teknologi informasi.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam konteks pemerintahan, penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, transformasi ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelolaan data yang baik,” ujar Edy Suharmanto saat membuka acara.
Menurutnya, pengelolaan data yang baik akan mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. “Inovasi lahir dari pemanfaatan data yang tepat, dan melalui SPBE ini, kita bisa mengubah cara kerja pemerintahan menjadi lebih terstruktur, rapi, dan efektif,” tambahnya.
Namun, ia menekankan bahwa implementasi SPBE bukanlah tugas satu dinas atau satu pihak saja. “Kolaborasi menjadi kunci. Ini bukan hanya tugas Diskominfos, melainkan tanggung jawab bersama seluruh OPD di Kabupaten Bombana. Setiap unit kerja harus saling mendukung dan berkolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan efisien,” tegasnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Diskominfos Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin, juga memberikan pandangannya mengenai peran teknologi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Menurutnya, penerapan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.
“Dengan adanya teknologi, kita bisa mempercepat pelayanan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan transparansi. Masyarakat kini bisa mengurus berbagai hal, seperti izin usaha atau melaporkan pengaduan, melalui aplikasi mobile yang telah kita kembangkan. Ini adalah salah satu inovasi yang sudah kami terapkan dan terbukti mempermudah masyarakat,” ujarnya.
Forum Kolaborasi SPBE ini menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan dan ahli teknologi untuk berbagi ide dan solusi. Selain sesi presentasi, acara ini juga menyertakan diskusi panel yang melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Diskusi tersebut membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPBE, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga resistensi budaya kerja yang masih konvensional.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Menurut para ahli, tanpa SDM yang kompeten, implementasi SPBE akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berencana untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan di berbagai OPD, khususnya dalam hal penguasaan teknologi.
“Dukungan dari seluruh pihak sangat penting agar SPBE dapat berjalan dengan optimal di Bombana. Teknologi bukan sekadar alat, tetapi juga solusi untuk berbagai masalah birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Kita ingin menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif,” tambah Rusdiamin.
Selain membahas aspek teknis implementasi SPBE, forum ini juga menyoroti pentingnya integrasi sistem antar-OPD untuk menciptakan sinergi yang kuat. Setiap OPD di Bombana diharapkan dapat menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan data yang dihasilkan lebih akurat. “Kolaborasi antar sektor sangat penting, karena sistem pemerintahan yang modern harus saling terkoneksi satu sama lain. Tidak boleh ada lagi data yang terpisah atau tumpang tindih,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah penggunaan aplikasi mobile untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengurus perizinan, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan informasi secara real-time tentang berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana berencana untuk terus mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi informasi ini, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. “Kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Transformasi digital ini harus terus berjalan dan berinovasi agar kita bisa terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Edy Suharmanto menutup sambutannya.
Dengan diadakannya Forum Kolaborasi SPBE ini, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Forum ini juga diharapkan dapat memicu lebih banyak kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Kegiatan ini diakhiri dengan kesepakatan dari semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan SPBE di Bombana. Sebagai penutup, Edy Suharmanto mengingatkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
