BOMBANA, Harapansultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah menyusul pelaksanaan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Ruang Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Hadir pula dalam pertemuan ini jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.
Dalam laporan hasil audit yang disampaikan Ketua Tim Auditor BPK, secara umum pengelolaan keuangan Bombana menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan, khususnya dalam hal pengendalian internal dan peningkatan transparansi pelaporan anggaran.
“Tahun ini kami melihat adanya kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan BPK agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan secara akuntabel dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.
Menanggapi hasil audit tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK. Ia mengakui bahwa masukan dari BPK sangat penting untuk perbaikan tata kelola keuangan yang berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa meskipun ada perbaikan signifikan, masih banyak yang perlu kami benahi. Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Bombana semakin baik,” kata Burhanuddin.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen penuh untuk memperbaiki semua temuan yang ada. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rapat Exit Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara jajaran pemerintah daerah dengan auditor BPK untuk membahas sejumlah temuan secara langsung dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.
Menurut Bupati, langkah-langkah tersebut akan melibatkan seluruh OPD terkait, agar setiap catatan dan masukan yang disampaikan dapat ditangani secara sistematis dan terukur.
“Setiap rupiah dari anggaran harus kita pastikan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu adalah komitmen kami,” tegas Burhanuddin.
Dengan hasil audit yang bersifat konstruktif dan dukungan dari seluruh stakeholder, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, yang pada akhirnya bermuara pada pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata.
