oleh

Buat Sertifikat Tanah?, BPN Wakatobi; Tidak Ada Biaya Lain Selain Yang Ada di Aturan

Wakatobi,Harapansultra.com | Bagi anda yang ingin membuat sertifikat tanah, tidak perlu ragu untuk datang ke Badan Pertanahan Nasional. Lengkapi persyaratannya dan kemudian dari pihak pertanahan akan segera mengukur dan menerbitkan sertifikat yang anda inginkan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kusniyati di ruang kerjanya, Rabu (27/2/2020).

Kusniyati menerangkan, pembuatan sertifikat tanah sekarang semakin mudah dengan menggunakan sistem komputerisasi dan perbankan. Sehingga segala persyaratan maupun soal biaya yang akan dikeluarkan dapat diketahui secara transparan. Kusniyati mengatakan tidak ada biaya lain dalam pengurusan sertifikat selain yang ada dalam aturan.

“Kalau mengurus langsung di loket kami sudah transparan. Pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah 128 tentang PNBP. Sehingga mereka bisa langsung bayar ke Bank. Tetapi selain itu ada biaya transportasi untuk petugas ukur dan panitia yang sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan menteri keuangan,”jelasnya.

Kusniyati melanjutkan, biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dihitung berdasarkan luas ukuran tanah dan nilai tanahnya yang secara otomatis akan dilihat melalui komputer. Itulah yang kemudian akan dibayarkan oleh pemohon melalui Bank. Sedangkan untuk pembiayaan akomodasi pengukuran tanah bisa langsung dibayarkan ke pihak pertanahan.

“Kami hanya akan memberikan tanda bukti pembayaran agar selanjutnya pemohon membayar melalui bank, kalau tanahnya kecil, ya akan kecil juga PNBPnya. Sedangkan biaya akomodasi tim pengukuran kami akan sesuaikan dengan Perjadin. Biasanya kami menurunkan Tim sebanyak tiga orang, itupun kami akan melihat luas tanah yang diukur, kalau tanahnya mencapai hektar gak mungkin hanya tiga orang karena ada yang harus pegang alat”ungkapnya.

Menurutnya, yang membuat asumsi biaya pembuatan sertifikat mahal adalah biaya BPHTB atau Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Biaya BPHTB akan dilihat melalui NGOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang kemudian akan dibayarkan ke rekening Pemda. Jika harga tanah lebih dari 60 juta misalnya 100 juta maka, 100 juta akan dikurangi 60 juta, hasilnya 40 juta. 5% dari 40 juta yakni 2 juta itulah yang kemudian akan wajib dibayarkan masyarakat.

“Yang jelas kami BPN berusaha semaksimal mungkin mempercepat pengurusan sertifikat masyarakat. Prinsip kami cepat mudah murah,”Pungkasnya.

Laporan ; Samidin

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA