Wakatobi,Harapansultra.com | Lebih mengenal bagaimana perjalanan Politik pihak lawan, Damrin mengatakan, dalam Pilkada tahun 2020 masyarakat perlu waspada dan harus memilih orang yang tepat.
“Waspada, jangan korbankan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang baru,”ucapnya kepada masyarakat desa Balasuna, Senin (12/10/2020).
Hal itu berani Ia ungkapkan sebab, Ia paham bagaimana rekam jejak kedua pasangan calon. Sesuatu yang baru kata Dia, sudah lama Ia kenal dan belum tentu baik. Ia juga mengaku belum lama bergabung dengan pasangan HALO. Sebelumnya Ia berada di pihak sebelah.
“Sekali lagi Waspada terhadap calon pemimpin yang pada saat dia maju sampe urusan pembiayaanpun harus berharap dari orang lain. Kenapa? karena disetiap investasi politik, siapa saja yang berinvestasi dibelakangnya bukan tidak punya kepentingan dibalik itu, saya tau siapa yang ada dibelakangnya,”sebutnya.
Sedangkan, rekam jejak dari pasangan calon HALO, sudah terukur bagaimana memberikan sumbangsih untuk daerah. Mulai dari usahanya, dan rekam jejak politiknya. Selain itu, yang menjadi pasangannya kali ini rekam jejaknya tidak bisa terelakkan sudah makan garam dalam urusan pemerintahan.
“Memang Arhawi yang kami tau bukan yang pintar cerita di Bantea tetapi beliau tau bahwa dengan tangan dingin beliau kita tentu berharap perpaduan orang yang paham politik dan usaha bersama seorang birokrasi tentu tau tentang berbagai kerangka Aturan, sehingga kedepan kita bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal,”ungkapnya.
Bendahara DPC Partai Demokrat ini juga menyebut, dibalik isu yang dikembangkan di media sosial, tentang keluhan masalah listrik di Wakatobi, terkhusus Kaledupa. Ia lebih tau persis bahwa dua hari setelah Arhawi dilantik, beliau kemudian terbang ke Makassar untuk berbicara bagaimana Wakatobi secara keseluruhan dapat dinyalakan 24 jam.
“Saya ingin mengatakan bahwa PLN adalah perusahaan listrik negara, bukan perusahaan listrik daerah sehingga kekuasan tentang PLN Itu tidak berada ditangan bupati PLN punya standar minimal pemakaian KWH,”jelasnya.
Kendati demikian kata dia, melalui wewenang Arhawi sebagai bupati pada saat itu di tahun pertama ketika ia menguasai anggaran ada Anggaran 11 milyar dari tanda tangan beliau agar bagaimana kaledupa bisa menyala 24 jam.
“Tetapi lagi-lagi nasib belum berpihak karena PLN punya standar minimal pemakaian KWH termasuk spek pembelian mesin,”pungkasnya.
Laporan; Samidin
