Wakatobi, Harapansultra.com | Pengabdian Hamiruddin, kepada masyarakat Kabupaten Wakatobi, seperti tak ada habisnya. Betapa tidak, kendati telah mengabdi bertahun-tahun sebagai wakil rakyat hingga pada puncaknya menjadi Ketua DPRD, rencananya, Hamiruddin ingin mengabdi lagi dengan menjadi orang nomor satu di Wakatobi.
Pengusaha sukses asal Wangi-wangi ini berniat maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 mendatang. Niat Hamiruddin juga sebelumnya telah diamini oleh Partainya dengan menetapkan empat nama Pada Rakerda sebagai figur yang bakal menjadi calon Bupati.
Hamiruddin, dalam silaturahmi bersama keluarga besarnya di Kapota, Sabtu (8/01/2023), ia meminta restu kepada masyarakat untuk melenggang ke Pilkada. Ia mengatakan, telah siap secara lahir batin untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada. Keluarga besarnya yang ada seantero pulau di Wakatobi pun telah menyatakan siap untuk mendukung dirinya.
“Kita juga telah berkomunikasi dengan seluruh keluarga di semua pulau di Wakatobi dan respon mereka sangat menginginkan untuk saya maju di bupati nanti,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga ia mengungkapkan alasannya.
“Alasan saya kenapa ingin maju sebagai bupati Wakatobi, karena menjadi wakil rakyat kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat Wakatobi masih sangat terbatas,”ucapnya.
Hamiruddin menyebut, kewenangan seorang Anggota DPRD terdapat keterbatasan, baik tentang pengelolaan keuangan hingga kewenangan atas birokrasi.
“Kewenangan kita sangat terbatas, meskipun kita secara profesional melakukan pengawasan dan tugas sebagai fungsi DPRD, kalau pemegang kekuasaan tidak mengindahkan hal itu maka percuma juga,”katanya.
Di waktu yang sama, Hamiruddin menepis tentang isu yang menyebar di masyarakat, bahwa seolah-olah, dirinya menghalang-halangi pembangunan dengan tidak mengetuk APBD Perubahan 2022 lalu.
Faktanya, Dirinya sebagai ketua DPRD telah melakukan fungsi pengawasan. Menurutnya pemerintah daerahlah yang tidak mampu merasionalkan program-program yang dicantumkan dalam APBD tersebut.
“Anggaran 2022 lalu, baik upah honorer petugas kebersihan maupun honorer lain sudah kita tetapkan dari tahun sebelumnya, jadi kalau uangnya mau ditambah atau anggaran sudah habis maka itu tidak masuk akal,” pungkasnya.(ADM)
