oleh

Imigrasi Wakatobi Diduga Lakukan Pungli Pengurusan Paspor

-Harapan-11.787views

Wakatobi, Harapansultra.com | Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Imigrasi kelas III kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara seketika mencuat ke publik setelah sejumlah aktifis mengadukannya ke DPRD.

Aliansi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMPARA SULTRA) meyakini, terdapat oknum di imigrasi yang melakukan pungli dengan meminta sejumlah uang melebihi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan HAM.

Aktifis Ampara Sultra, Syarif Hidayat mengungkapkan, dari sumber yang Ia dapatkan, oknum Imigrasi kelas III Wakatobi meminta kepada masyarakat untuk pembuatan paspor senilai 1,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah.

“Belum lagi untuk membuat paspor itu, masyarakat harus menunggu berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan lamanya,”ungkapnya.

Kata Dia, sedangkan, dalam aturannya untuk pembuatan pasport yang biasa 48 halaman non elektronik dikenakan tarif 350 ribu rupiah untuk setiap permohonan dengan jangka waktu diterbitkan paling lama tiga hari setelah wawancara dilakukan.

Menindaklanjuti apa yang diaspirasikan oleh aliansi tersebut, DPRD kabupaten Wakatobi menggelar pertemuan bersama pihak Imigrasi, Rabu (5/2/2020). Dalam pertemuan, Kepala Sub Seksi Informasi, Sarana Komunikasi, dan Pengawasan, Penindakan Keimigrasian, Redho. FA. Zofist menyangkal adanya pungli di Imigrasi Wakatobi.

“Adanya pungutan liar dari pihak imigrasi 1,5 juta sampai 3 juta saya katakan di sini pak itu tidak ada. Itu tidak benar, yang ada di PNBPnya kita sesuai dengan peraturan kementerian hukum dan HAM, hanya 350 ribu rupiah,”tepisnya.

Sedangkan terkait lambatnya pengurusan paspor lanjut dia, hal itu dikarenakan jaringan yang kurang bagus.

“Di sini mau minta maaf karena kita di Wakatobi ini pak jaringan yang agak kurang bagus. nih saya bicara jujur saya tidak pernah memperlambat pengurusan paspor. Gejala itu tadi, bahwa jaringan yang kurang bagus,”sangkalnya.

Mendengar apa yang disampaikan pihak imigrasi, anggota dewan Haerudin Buton mengaku kaget dengan aturan jumlah tarif pembuatan paspor yang ternyata begitu murah. Ia mengatakan, lantaran hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bahwa pengurusan paspor bisa sampai jutaan rupiah.

“Terus terang kalau bukan karena aksinya aliansi pemerhati masyarakat Sulawesi Tenggara ini, saya malah tidak tahu bahwa pengurusan paspor ternyata semurah ini. Setahu saya pengurusan paspor terakhir itu sebulan lalu. Sepupu saya mengurus paspor itu sekitar 3 jutaan dan itu diurus di Wakatobi. Sehingga dan karena itu dianggap sudah wajar, mungkin akhirnya memang akan dibayar. Tetapi kalau bapak tadi itu bilang tidak ada maka pastikan itu dengan benar. “Tegasnya.

Setelah dengar pendapat dengan pihak imigrasi, DPRD memutuskan kesimpulan bahwa pertama pihak kantor Imigrasi Wakatobi membuat keterangan, dan penjelasan secara tertulis kepada DPRD Wakatobi terkait klarifikasi persoalan tersebut. Kedua, biaya pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Wakatobi harus sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2019.

Laporan ; Samidin

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA