Bombana, HarapanSultra,COM / – Inspektorat Kabupaten Bombana menyelenggarakan kegiatan pendampingan Evaluasi Risk Register bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 23 Mei 2024, bertempat di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Bombana. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat eselon III, auditor Inspektorat, serta kepala sub bagian perencanaan dari berbagai OPD di lingkup Pemkab Bombana.
Inspektur Kabupaten Bombana, Muslihin, menyatakan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada perangkat daerah dalam menyusun Risk Register, yaitu daftar risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program di setiap OPD. “Pendampingan ini diharapkan dapat membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan menyusun daftar risiko yang mungkin terjadi, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi potensi masalah dalam pelaksanaan program strategis,” ungkap Muslihin.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami bagaimana mengidentifikasi kejadian risiko, menentukan penyebab risiko, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi dan mengendalikan risiko tersebut di lingkungan kerja masing-masing. Muslihin menambahkan, “Dari hasil penyusunan Risk Register, setiap OPD dapat memperoleh gambaran tentang risiko-risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan program strategis mereka. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir potensi masalah tersebut.”
Dalam kegiatan ini, hadir pula Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Acep Supiani. Dalam sambutannya, Acep menjelaskan pentingnya manajemen risiko dalam setiap perencanaan pemerintah daerah. Menurutnya, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Acep menjelaskan bahwa risiko dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko strategis dan risiko operasional. Risiko strategis adalah risiko yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan jangka panjang dan kebijakan strategis pemerintah daerah, sementara risiko operasional lebih berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang mendukung operasional pemerintah. “Setiap perencanaan yang dibuat tidak terlepas dari risiko, dan jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi,” tegas Acep.
Acep juga menekankan pentingnya peran Inspektorat dan OPD dalam mengelola risiko secara efektif. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan serius pada kinerja pemerintahan daerah dan pencapaian sasaran strategisnya. Oleh karena itu, melalui Evaluasi Risk Register ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat lebih tanggap dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, baik di tingkat strategis maupun operasional.
Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan pelatihan dan pendampingan untuk secara langsung menyusun Risk Register di OPD masing-masing. Mereka diajarkan cara mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap program yang dikelola, menilai dampak risiko tersebut terhadap tujuan organisasi, serta menentukan tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat.
Dengan adanya evaluasi dan penyusunan Risk Register ini, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen risiko dalam pelaksanaan program-program daerah. Inspektorat Bombana berharap, hasil dari kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi efektivitas pengelolaan program di setiap OPD dan membantu memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat Bombana.
Kegiatan pendampingan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program-program strategis. Dengan manajemen risiko yang baik, pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan potensi hambatan, serta mampu memberikan solusi yang tepat untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan di Bombana.
Melalui kolaborasi antara Inspektorat, BPKP, dan OPD lingkup Pemkab Bombana, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam memperkuat sistem manajemen risiko di pemerintahan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan dapat tercapai dengan hasil yang optimal dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
