oleh

Inspektorat Bombana Hadiri Sosialisasi Tata Kelola TIK untuk Dukung Transformasi Digital Pemerintah Daerah

-Harapan-1424views

Kendari,HarapanSultra,COM/– Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana turut serta dalam Sosialisasi dan Asistensi bertema “Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah” yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) pada Kamis, 5 September 2024, di salah satu hotel di Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bersih, demokratis, dan terpercaya.

Acara tersebut dihadiri secara virtual oleh Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI dan narasumber utama yang hadir secara langsung berasal dari Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia Bappenas, Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, turut hadir para Kepala Dinas Kominfo dari kota dan kabupaten se-Sulawesi Tenggara, perwakilan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta pejabat terkait lainnya.

Dr. M. Ridwan Badallah, selaku Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi dan transparan. Ridwan menjelaskan bahwa SPBE adalah fondasi utama bagi transformasi digital nasional yang berlandaskan pada Nawacita ke-2, yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Sosialisasi ini adalah wujud komitmen kita untuk memperkuat infrastruktur digital yang mendukung pelayanan publik lebih baik. SPBE adalah kunci dari transformasi digital yang kita cita-citakan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menyoroti amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menggarisbawahi pentingnya penyusunan rencana dan anggaran terkait SPBE, serta kebijakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ia menekankan bahwa untuk memastikan keterpaduan manajemen SPBE, seluruh tingkatan pemerintahan harus berkolaborasi dan menyelaraskan rencana pengembangan infrastruktur digital, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan di lapangan, seperti kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman terhadap regulasi TIK di daerah. “Melalui sosialisasi dan asistensi ini, kita harap tantangan seperti kurangnya kapasitas teknis di daerah dapat diatasi. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam memperkuat infrastruktur digital,” lanjutnya.

Sementara itu, Aries Kusdaryono, S.Kom., M. Kom., Ph.D, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, yang memberikan sambutan secara daring, menekankan bahwa peran Kementerian Kominfo bukan hanya sebagai penyedia layanan kehumasan, melainkan juga sebagai pilar utama yang menopang berbagai dinas di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dalam transformasi digital.

“SPBE yang terintegrasi akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bersih, demokratis, dan terpercaya. Pemetaan yang baik dan desain infrastruktur SPBE yang terstruktur adalah dasar utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Aries.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan TIK yang baik, pemerintah daerah dapat lebih cepat beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih efisien. Desain infrastruktur SPBE yang tepat akan menjadi landasan penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterpaduan layanan digital di seluruh pemerintahan daerah.

Kegiatan ini juga memberikan ruang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman antar-daerah mengenai upaya penerapan SPBE dan bagaimana tata kelola TIK dapat ditingkatkan untuk mendukung transformasi digital secara lebih luas. Para narasumber memberikan pandangan mendalam terkait kebijakan dan regulasi, serta berbagi praktik terbaik mengenai pengembangan sistem elektronik pemerintahan yang terintegrasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih siap dalam mengimplementasikan SPBE dan meningkatkan kualitas layanan digital bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah di seluruh Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana, dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung layanan yang lebih baik dan terintegrasi di masa depan.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung visi besar transformasi digital di Indonesia, di mana setiap elemen pemerintahan berperan aktif dalam memperkuat tata kelola digital, mewujudkan keterpaduan layanan, dan mendukung penerapan Satu Data Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA