Bombana,HarapanSultra, COM / — Dalam sebuah momen krusial yang menandai pengawasan keuangan daerah yang lebih terstruktur, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.P.W, menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara terkait hasil evaluasi rancangan peraturan daerah (Perda) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menjadi sorotan dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.Senin (09/09/2024)
Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu, menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan ini tidak sekadar seremonial, melainkan langkah strategis dalam memastikan konsistensi pengelolaan anggaran dengan regulasi yang telah ditetapkan. “Penyerahan SK ini merupakan tanda dimulainya tahapan implementasi APBD yang telah dievaluasi. Ini adalah bagian penting dari upaya pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Ilyas dalam sambutannya.
Evaluasi APBD: Sinergi dan Transparansi
Dalam penjelasannya, Ilyas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses evaluasi ini. Evaluasi terhadap rancangan perda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana mencakup beberapa aspek penting, antara lain **konsistensi anggaran**, **legalitas**, serta **kebijakan keuangan**. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Evaluasi Konsistensi, sebagai salah satu aspek utama, berfokus pada kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja, serta pembiayaan antara APBD dan rancangan Perda Kabupaten Bombana. Ini bertujuan agar seluruh elemen anggaran terstruktur dengan rapi dan konsisten sesuai regulasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun anggaran, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan.
Tak kalah penting, Evaluasi Legalitas memastikan kepatuhan terhadap landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan perda dan peraturan bupati. Melalui penilaian ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, guna meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.
Memastikan Keberlanjutan Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana, yang mencakup berbagai kebijakan strategis dalam membangun daerah. Transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan melalui evaluasi ini akan menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan tentunya berdampak pada percepatan pembangunan daerah.
Ridwan, selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, menyambut baik hasil evaluasi ini sebagai langkah maju dalam upaya mengawal pelaksanaan APBD. “Ini bukan hanya tentang angka dan laporan, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bombana,” tegasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Kabupaten Bombana dapat terus memperbaiki tata kelola keuangannya, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tahapan berikutnya dalam implementasi APBD 2023 akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Acara penyerahan SK Gubernur ini, meski berlangsung singkat, menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Bombana menuju tata kelola keuangan yang lebih baik. Masyarakat kini menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan APBD dengan lebih baik, guna mempercepat laju pembangunan di berbagai sektor.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Bombana diproyeksikan akan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, dengan dukungan regulasi keuangan yang kokoh dan pelaksanaan anggaran yang transparan serta akuntabel.
