Bombana,HarapanSultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan struktur birokrasi. Senin , 30 Juni 2025, Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana menjadi saksi pelantikan Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), menggantikan pejabat sebelumnya, dr. H. Sunandar, MM.Kes.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., serta dihadiri oleh para kepala OPD, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan penting lainnya. Pengangkatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi momentum penting dalam menentukan arah dan irama birokrasi ke depan.
Syahrun bukanlah figur asing di lingkungan pemerintahan Bombana. Kariernya telah malang melintang di sektor infrastruktur, mulai dari Kepala Dinas PUPR hingga Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat di balik kepercayaan yang diberikan Bupati.
“Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Bupati Burhanuddin dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa posisi Sekda bukan hanya jabatan administratif, tetapi juga jantung dari roda pemerintahan daerah. “Sekda adalah jenderal. Saya butuh kinerja yang cepat dan taat aturan,” tegasnya.
Salah satu mandat awal yang diberikan kepada Syahrun adalah menyangkut evaluasi terhadap kinerja ratusan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bombana. Dalam arahannya, Bupati menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh, khususnya bagi PPPK yang telah menerima perpanjangan kontrak.
“Saya minta Pak Sekda segera lakukan evaluasi. Jangan sampai ada yang sudah diperpanjang tapi tak dievaluasi. Kita harus memastikan semua proses berjalan sesuai mekanisme yang sah,” ujarnya.
Tanggapan cepat datang dari Ir. Syahrun. Dalam pernyataan perdananya sebagai Pj. Sekda, ia menegaskan komitmennya untuk segera melakukan penelusuran terhadap data kehadiran dan absensi para PPPK. “Saat ini ada lebih dari 700 PPPK di Bombana. Kita harus mengawal mereka, pastikan semuanya aktif dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” kata Syahrun.
Menurutnya, jika ditemukan ada tenaga PPPK yang tidak aktif atau melalaikan tugas, maka langkah evaluatif akan segera ditempuh. “Evaluasi ini mencakup semuanya, tanpa terkecuali. Kami tidak ingin terjadi ketimpangan antara PPPK dan PNS,” ungkapnya. Ia juga menambahkan, jika ada pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai regulasi yang berlaku. “Kami berpegang pada aturan disiplin ASN yang sudah jelas dan tegas.”
Syahrun juga menegaskan bahwa evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat. “Kita ingin menciptakan birokrasi yang seimbang, adil, dan responsif terhadap kebutuhan publik.”
Pelantikan ini bukan hanya menandai peralihan jabatan, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan Bombana. Di tangan Ir. Syahrun, beban harapan itu kini dititipkan. Dengan rekam jejaknya di bidang teknis dan kemampuannya mengelola tim, publik menantikan apakah transisi ini bisa menjadi awal dari akselerasi pelayanan publik yang lebih baik.
Ke depan, masyarakat Bombana tentu berharap bahwa langkah awal Pj. Sekda ini bukan sekadar administratif, tetapi menjadi batu loncatan menuju pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Di tengah tuntutan zaman dan dinamika birokrasi yang terus berubah, harapan publik akan kehadiran seorang pemimpin teknokrat yang berani menegakkan aturan dan mengawal reformasi birokrasi tampaknya menemukan momentumnya hari ini.
