oleh

Kapal Reguler Kabaena Tak Kantongi Izin Berlayar, Dishub Bombana Beri Teguran Kedua

Rumbia, Harapan Sultra.COM | Dinilai kerap mengabaikan Pentingnya Surat Izin Berlayar sebagai salah satu indikator pelayanan transportasi laut yang aman dan nyaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana melayangkan surat teguran kedua pada beberapa Pengusaha Swasta asal Kabaena pemilik kapal kayu yang melayani penumpang dengan rute Kasipute menuju Sikeli Kabaena dan sebaliknya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Syahrun, ST mengatakan hal itu dilakukan pihaknya karena banyaknya sorotan dan keluhan dari masyarakat pengguna transportasi laut tersebut yang dinilai mengabaikan aturan yang ada.

“Beberapa hari yang lalu, Kami sudah melayangkan surat peringatan kepada mereka (pemilik kapal) itu yang kedua kalinya, dengan tuntutan agar mereka segera memenuhi aturan yang ada”, ucapnya kepada harapansultra.com saat disambangi diruang kerjanya, Selasa (6/11/2018).

Sembari menunggu reaksi Pemilik Kapal Laut itu, Syahrun, ST mengingatkan bila teguran kedua tersebut masih tidak diindahkan juga maka pihaknya bakal melayangkan peringatan yang ketiga kali sekaligus sebagai teguran terakhir.

“Ini kami masih menunggu reaksi dari mereka, tapi kalau mereka acuhkan lagi saya akan layangkan teguran terakhir”, tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Bombana Umar Manne juga mengomentari terkait Kondisi Kapal laut yang selama ini kerap kali menjadi sorotan dari masyarakat, menurutnya Dinas Perhubungan memiliki batasan dalam mengontrol hal itu dan berharap kerja sama yang baik dari pihak syahbandar.

“Sebenarnya soal layak dan ditaknya kapal berlayar itu adalah tanggung jawab Syahbandar, karena meskipun kami sudah melarang berlayar tapi kalau pihak syahbandar mangizinkan maka akan tetap berlayar”, tutur Umar Manne.

Demi mengedepankan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat pengguna transportasi laut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana meminta kepada semua pihak terkait khususnya kepada Syahbandar Bombana untuk segera Melakukan pertemuan terbuka dengan menghadirkan Pemilik Kapal, Perwakilan Masyarakat, Dinas perhubungan dan semua pihak terkait agar ditemukan solusi terbaik dan terciptanya transaportasi laut yang sesuai dengan pertauran yang berlaku. (Hir Abrianto).

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA