Bombana, HarapanSultra, COM / Pj Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Pj. Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, memimpin sebuah kunjungan kerja serta silaturahmi yang berkesan dengan masyarakat di Kecamatan Rarowatu Utara. Acara tersebut turut dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan sejumlah warga yang hadir.
Dalam kesempatan ini, H. Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya peran seorang wakil rakyat. Menurutnya, menjadi wakil rakyat tidak semata-mata soal memegang jabatan, melainkan juga mengayomi dan mendengar aspirasi langsung dari masyarakat.Minggu (01/10/2023)
“Dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, kita harus merasa dekat dengan masyarakat. Jangan hanya merasa mewakili mereka, tetapi tidak pernah berinteraksi langsung atau mendengarkan apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.
H. Burhanuddin juga menyoroti perbedaan signifikan antara memikul suatu jabatan dengan hanya mendudukinya. Baginya, tanggung jawab adalah aspek krusial yang harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh.
“Sebagai ASN atau pejabat, kita harus memikul tanggung jawab, bukan hanya menduduki jabatan. Terlalu nyaman hanya duduk manis di kursi, tanpa menyadari ada tanggung jawab besar yang harus kita emban,” paparnya.
Selain itu, Pj. Bupati juga mendorong para camat untuk konsisten dan fokus dalam pelayanan kepada masyarakat. Memantau, mengamati, dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang sangat penting.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat merasa terabaikan oleh Pemerintah. Pantau terus kebutuhan mereka, jika tidak bisa ditangani segera, laporkan kepada saya,” tegasnya.
Dalam pesannya kepada masyarakat, H. Burhanuddin mengajak untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah.
“Apabila ada permasalahan, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Jika tidak bisa diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, silakan sampaikan langsung kepada saya,” tutupnya, menekankan pentingnya dialog terbuka dan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
