Harapansultra.com, Buton Utara – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara menekankan pentingnya kejelasan roadmap dan rencana aksi yang terukur dalam setiap pembahasan rapat kerja, khususnya yang berkaitan dengan percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (27/1/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Buton Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hendrik, dalam rapat kerja Komisi II DPRD Buton Utara bersama mitra kerja. Ia menilai, setiap rapat tidak cukup hanya berhenti pada evaluasi, tetapi harus menghasilkan arah kebijakan dan target yang jelas sebagai dasar tindak lanjut.
“Setiap rapat idealnya kita berbicara ada roadmap-nya. Ada langkah-langkah strategis yang jelas, mau kita capai ke mana dan seperti apa targetnya. Ini penting sebagai bagian dari komunikasi lanjutan dengan Pak Asisten maupun perangkat daerah terkait,” ujar Hendrik.
Menurutnya, kejelasan roadmap akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dibahas benar-benar berorientasi pada hasil, terutama dalam mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Hendrik juga menyinggung keberadaan Panitia Percepatan PAD yang telah dibentuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menilai pembentukan panitia tersebut perlu diikuti dengan kejelasan sasaran dan capaian agar tidak bersifat administratif semata.
“Panitia percepatan PAD ini sudah dibentuk, bahkan sudah dua kali dalam setahun terakhir. Pertanyaannya, roadmap yang mau kita capai itu seperti apa? Jangan sampai tiap tahun dibentuk, tapi arah dan hasilnya belum terlihat jelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Hendrik menyoroti sektor ketahanan pangan yang dinilainya memiliki ruang dan potensi besar untuk berkontribusi terhadap PAD. Ia mendorong agar program-program unggulan yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Ketahanan Pangan, dapat dipaparkan secara terbuka, terukur, dan berbasis capaian.
“Kalau kita bicara PAD tahun 2026, tentu kita harus melihat sejauh mana program kerja yang sudah berjalan. Misalnya program pasar murah dan kios pangan, sejauh mana kontribusinya terhadap optimalisasi PAD. Kalau bisa, dipaparkan capaian dan tingkat keberhasilannya,” kata Hendrik.
Ia menambahkan, pemaparan data dan capaian program akan menjadi dasar penting bagi DPRD dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen Komisi II DPRD Buton Utara untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Melalui perencanaan yang terarah dan berbasis target, DPRD berharap pengelolaan PAD ke depan dapat lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah. (Adv)
Pewarta: Eghy Labuan
