oleh

Masih Soal RKUHP, Puluhan Pemuda Demo di DPRD Wakatobi

Harapansultra.COM | Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dari beberapa lembaga seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wakatobi dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Wakatobi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten Wakatobi, Jum’at (27/09/2019).

Ketua umum HMI Wakatobi, Whii Matangkara selaku koordinator lapangan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa pergerakan yang mereka lakukan hari ini adalah bentuk penolakan Aliansi mahasiswa Wakatobi terkait UU KPK hasil revisi, RKUHP beserta UU lainnya.

“Terimakasih banyak atas doa dan dukungan masyarakat wakatobi, perlu kami tegaskan kembali, gerakan ini adalah gerakan penolakan terhadap UU yang baru disahkan yakni UU KPK, penolakan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP), beserta UU lainnya yang diinisiasi dan sahkan oleh pemerintah pusat, karena dalam UU tersebut banyak pasal-pasal yang menjadi poin pelancar kepentingan kelompok elit didalamnya”. Teriaknya.

Salah seorang orator perwakilan dari GMNI Wakatobi, Iwan, dalam orasinya, menyampaikan bentuk kekhawatiran dirinya terhadap masa depan rakyat dan negara republik Indonesia dengan hadirnya UU hasil revisi.

“Saya khawatir, jika RKUHP disahkan oleh pemerintah pusat, dengan pasal-pasal ngawur seperti itu, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia akan kehilangan sebagian hak-hak mereka, dan negara Indonesia pun kemungkinan besar akan kacau,”Ucapnya.

Setelah masing-masing perwakilan dari HMI, GMNI, mahasiswa dan pemuda lainnya menyampaikan aspirasinya dengan tertib didepan gedung DPRD wakatobi, pihak DPRD melalui sekretaris dewan (sekwan) Rusdin, SH pun menerima peserta aksi dan hearing diruang rapat anggota dewan.

“Setelah mendengar beberapa poin tuntutan dan penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam beberapa Rancangan undang-undang (RUU), kami sangat apresiasi terhadap adik-adik mahasiswa, bukan hanya pasal soal UU KPK, RKUHP beserta RUU lainnya pun masih banyak yang kontroversial saat ini. Jadi karena pimpinan kami sementara tidak ada ditempat, aspirasi adik-adik akan kami catat dan sampaikan ke pimpinan kami,”singkatnya.

Tidak puas mendengar pernyataan pihak DPRD wakatobi, koordinator aksi menutup hearing tersebut dengan membacakan ulang poin-poin yang menjadi tuntutan sekaligus meneriakkan Mosi tidak percaya kepada anggota DPRD kabupaten Wakatobi.

“Kami, melalui DPRD kabupaten Wakatobi mendesak pemerintah pusat mencabut penetapan revisi UU KPK, menolak RUU pertanahan dan wujudkan reformasi agraria, usut tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, menolak RKUHP, menolak RUU ketenagakerjaan yang tidak pro kepada buruh Indonesia, mendesak pemerintah tuntaskan kasus kekerasan terhadap novel Baswedan serta kasus pelanggaran HAM lainnya, Mosi tidak percaya kami terhadap anggota dewan pemerkosa rakyat daerah Wakatobi,” Teriaknya sembari memukul meja 3 kali.

Laporan ; Muh. Alwi

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA