Bombana, HarapanSultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak menuju pemerintahan berbasis data yang lebih modern dan akurat. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Rapat Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi, Selasa, 8 Oktober 2024. Rapat ini digelar di ruang rapat Wakil Bupati Bombana dan dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang hadir mewakili Penjabat Bupati Bombana. Kehadiran berbagai pihak dalam rapat ini menunjukkan betapa seriusnya Bombana dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis data presisi untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, hingga praktisi dan Kepala Desa serta Lurah. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data yang akurat. Semangat gotong royong dan sinergi dari berbagai pihak ini menjadi dasar penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang lebih modern dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan bahwa di era digital ini, penggunaan data presisi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, Kabupaten Bombana menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini, menurutnya, hanya dapat diatasi melalui perencanaan yang matang dan berbasis data yang presisi serta terkini. “Di Bombana, kita perlu perencanaan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Inilah yang menjadi dasar Raperda ini, yang akan membantu kita membangun tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih efisien dan efektif,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Rusdiamin menjelaskan bahwa Raperda ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, data yang dikumpulkan dari setiap desa dan kelurahan akan lebih lengkap, akurat, dan bisa diakses serta dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan. “Raperda ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan terukur. Dengan data yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang tepat pula untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Seminar ini juga memberikan ruang terbuka bagi para peserta untuk menyampaikan masukan-masukan konstruktif. Menurut Ir. Rusdiamin, penyusunan Raperda ini tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam pengelolaan data, tetapi juga mempertimbangkan aspek regulasi, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. “Kami ingin memastikan bahwa regulasi ini nantinya bisa diterapkan dengan efektif di lapangan. Oleh karena itu, kami mendengarkan masukan dari semua pihak agar regulasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Bombana,” tegasnya.
Para peserta seminar pun aktif memberikan berbagai masukan yang membangun. Mereka berharap agar sistem yang diterapkan nantinya dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan karakteristik unik Kabupaten Bombana. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat menjadi hal yang ditekankan dalam seminar ini, karena mereka meyakini bahwa sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang presisi.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi ini diharapkan menjadi landasan utama bagi Kabupaten Bombana dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dengan data yang presisi dan sistem yang terintegrasi, Bombana bertekad untuk mengoptimalkan setiap potensi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan yang lebih terukur. Keberadaan Raperda ini sejalan dengan visi pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung transformasi digital di tingkat daerah.
Di akhir seminar, Ir. Rusdiamin kembali menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang masa depan Kabupaten Bombana yang lebih cerah. Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis data yang kuat, pemerintah daerah akan lebih mampu dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia berharap agar seluruh elemen yang hadir dapat terus mendukung upaya ini hingga Raperda tersebut dapat disahkan dan diimplementasikan dengan baik. “Langkah ini adalah investasi bagi masa depan Bombana. Dengan data yang akurat, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih percaya diri dan memastikan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Bombana optimis bahwa Raperda ini akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan berbasis data yang efektif dan efisien. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Bombana siap menjadi pelopor dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, berbasis data presisi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
