oleh

Merasa Dijajah, Masyarakat Desa Haka Mengadu ke DPRD 

Wakatobi, Harapansultra.com | Empat belas tahun merasa dijajah karena persoalan tapal batas dengan desa induknya yakni desa Waloindi, puluhan masyarakat desa Haka kecamatan Togo Binongko yang terdiri dari pemuda, mahasiswa dan ibu-ibu mengadu ke DPRD dengan menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (25/02/2021).

 

Saat RDP dengan anggota DPRD diruang aspirasi, koordinator lapangan Safrin Tamrin mengatakan, pada tahun 2007 lalu masyarakat desa Waloindi dengan sewenang-wenang menghancurkan tapal batas yang dibangun oleh masyarakat desa Haka padahal sudah sesuai dengan PERDA No. 35 tahun 2007.

 

“Ini adalah bentuk intimidasi yang nyata yang dilakukan oleh warga desa Waloindi kepada kami hanya karna mengambil pasir di wilayah desa kami sendiri terus kami diserang sehingga mengalami luka-luka hanya karena perdes yang dibuat oleh desa waloindi yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Perda No. 35 tahun 2007 tentang pembentukan desa haka” terangnya (24/2/2021) 

 

Ia melanjutkan, bukan hanya itu, denda secara paksa dan sepihak juga diterima oleh masyarakat desa Haka hanya karena mengambil batu dan pasir di wilayahnya sendiri. Selain itu pada tahun 2017 dipenetapan APBDes, kades Haka menginisiatif pembuatan lapangan sepakbola dis selatan desa Haka berbatasan dengan kelurahan Wali, namun hasil diskusi dari desa Waloindi silahkan kalian membangun tapi nanti akan menjadi asset Desa Waloindi.

 

“Masa kami membangun pake dana desa kami sendiri tapi mau diambil sebagai aset oleh desa lain,”salah satu masa Aksi, Risal. 

 

Menanggapi aduan desa Haka, Muhammad Ali anggota DPRD dapil Tomia mengatakan, selama Perda nomor 35 tahun 2007 belum dirubah maka secara konstitusional maka itulah payung hukum yang berlaku dan tidak boleh ada aturan yang melanggar aturan diatasnya. Apalagi sampai mendenda masyarakat desa lain dengan perdes yang dibuatnya dan jika benar terjadi maka ini adalah perampokan maka bisa digugat secara pidana bahkan sampai perdata.

 

“Negara tidak boleh kalah dengan bentuk premanisme oleh karena itu kita akan perintahkan SATPOL PP untuk menegakan Perda tentang pembentukan desa haka dan jika Pol PP tidak mampu kita panggil Polisi dan TNI dari daerah sampai kepusat untuk memastikan tidak boleh ada penjajahan dinegara ini,” tegasnya. 

 

Dikonfirmasi awak media, camat Togo Binongko via WhastApp mengatakan bahwa Perdes nomor 7 tahun 2020 yang dikeluarkan desa Waloindi sudah dicabut pada saat pertemuan antara tokoh kedua desa ditogo binongko yang difasilitasi oleh Pemda dan Polres Wakatobi pada tanggal 7 februari 2021 kemarin

 

Laporan : Toni Darmanto

Editor : Idin

 

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA