oleh

Pelantikan DPRD Kota Baubau Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pemuda Kepton

Baubau, Harapansultra.com | Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Baubau periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019) secara resmi telah diambil sumpahnya untuk mengemban jabatan sebagai Wakil rakyat.

Pelantikan tersebut sekaligus mengukuhkan H. Zahari dari partai Golkar dengan perolehan 4 kursi sebagai pucuk pimpinan DPRD sementara Kota Baubau.

Para wakil rakyat yang baru beberapa menit menduduki kursi empuk ini disambut aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Kepton Bersatu guna menyampaikan beberapa persoalan dan keresahan mengenai kejadian yang belakangan ini melanda bangsa Indonesia.

La Ode Rizki menyebut Sebab periode sebelumnya, DPRD Kota Baubau sangat jarang jumpai pengunjuk rasa ketika hendak menyampaikan aspirasi tentang daerah ini.

“Selain itu juga, kejadian tidak adanya pembahasan APBD-P Kota Baubau merupakan bentuk keprihatinan kami sebagai mahasiswa karena akan berimplikasi dalam jalannya proses pemerintahan khususnya menyangkut keuangan daerah,”tutur ketua HMI cabang BaubauĀ  yang akrab disapa Gio tersebut.

Bukan hanya itu, persoalan lokasi pembagunan DPRDpun mendapatkan sorotan. Rizki mengatakan tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung DPRD Kota Baubau masih menyimpan polemik dikalangan mahasiswa, khususnya di internal Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau. Kendati demikian, momentum pelantikan cukup mengharukan sebab bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila.

Meskipun pengunjuk rasa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, Ketua DPRD Kota Baubau yang baru terlantik menemui demonstran dan bahkan sampai naik diatas mobil soundsystem untuk berorasi serta menyatakan kesepakatan beliau dengan tuntutan Aliansi pemuda kepton.

Diketahui lembaga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kepton adalah HMI, IMM, GMNI, LMND, BEM Unidayan, BEM UMB, BEM Politeknik Baubau, BEM STIKIP Pelita Nusantara dan BEM IST. poin yang menjadi tuntutan Aliansi pemuda kepton, diantaranya ;

1. Meminta DPRD Kota Baubau untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sebab periode sebelumnya, DPRD Kota Baubau sangat jarang jumpai pengunjuk rasa ketika hendak menyampaikan aspirasi tentang daerah ini. Selain itu juga, kejadian tidak adanya pembahasan APBD-P Kota Baubau merupakan bentuk keprihatinan kami sebagai mahasiswa karena akan berimplikasi dalam jalannya proses pemerintahan khususnya menyangkut keuangan daerah.

2. Kami meminta DPRD Kota Baubau untuk mengirim pernyataan sikap aliansi ke Mabes Polri (Kasus Kecaman tindakan represif aparat dalam mengawal jalannya demonstrasi diberbagai daerah dan secepatnya mengungkap pelaku terbunuhnya dua aktivis mahasiswa di Kota Kendari). Selain itu, pernyataan tersebut juga berisi soal penolakan mahasiswa terhadap revisi berbagai UU yang tidak pro rakyat. (Adm)

Laporan ; Muh. Alwi

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA