Bombana,HarapanSultra,COM | – Dalam upaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di tubuh pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Bombana terus bergerak. Kali ini, mereka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar di Hotel Cordela Malioboro, Yogyakarta, pada 10-11 Juni 2024. Kegiatan ini tak sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil nyata.
Ahmad Fajri, Sekretaris Jenderal LPPM (Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Manajemen), membuka kegiatan ini dengan apresiasi besar terhadap komitmen peserta yang datang. Menurutnya, kehadiran 11 perwakilan dari Inspektorat Bombana dan 5 pendamping dari BKPSDM Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas yang lebih baik. “Saya harap kegiatan ini tidak hanya diikuti sebagai kewajiban, tetapi dengan kesungguhan. Karena ilmu yang diperoleh di sini akan sangat penting saat Anda melakukan evaluasi di pemerintahan nanti,” ujarnya.
Bimtek ini diselenggarakan sebagai respons atas perubahan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Dengan penyesuaian ini, evaluasi SAKIP kini lebih menekankan pada efektivitas dan efisiensi program pemerintahan, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. SAKIP, yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja pemerintah, harus diimplementasikan dengan baik agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
H. Zulkifli SE., ME., sebagai narasumber utama dalam Bimtek ini, menjelaskan betapa pentingnya evaluasi SAKIP untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan. “Evaluasi SAKIP bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai implementasi program, menilai akuntabilitas kinerja, dan memberikan saran perbaikan yang dapat mendorong pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Lebih jauh, Zulkifli menekankan pentingnya monitoring secara berkelanjutan terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Evaluasi bukan hanya tentang melihat hasil akhir, tetapi juga memahami proses di baliknya, apakah sudah berjalan efisien atau belum. “Kita juga harus memonitor tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi sebelumnya, karena sering kali ada perbaikan yang disarankan namun belum dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi ini, kita bisa memastikan setiap saran perbaikan benar-benar diimplementasikan,” tegasnya.
Ridwan S. Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, tak mau ketinggalan memberikan pandangannya. Menurutnya, Bimtek ini menjadi kesempatan besar bagi pemerintah Kabupaten Bombana untuk semakin memperkuat akuntabilitas kinerja. “Kami melihat Bimtek ini sebagai bagian penting dari upaya kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas kinerja bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana setiap program pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Ridwan.
Ia juga menambahkan, melalui Bimtek ini, Inspektorat Bombana akan lebih siap dalam menjalankan tugas evaluasi SAKIP di tingkat daerah. “Kami akan menerapkan semua ilmu yang didapat di sini untuk memastikan program-program di Bombana berjalan sesuai sasaran. Lebih dari itu, kami ingin menciptakan sistem yang lebih efisien, di mana setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Peserta Bimtek tidak hanya diberikan pemahaman teoretis, tetapi juga simulasi dan studi kasus yang memungkinkan mereka untuk lebih mendalami setiap aspek dalam evaluasi SAKIP. Dengan metode ini, peserta diharapkan bisa lebih siap dalam melakukan evaluasi di lapangan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.
Selain menyoroti pentingnya akuntabilitas kinerja, Ridwan juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas tak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi, melainkan perlu kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari BKPSDM, OPD, hingga pemerintah desa. “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses evaluasi ini. Karena akuntabilitas kinerja yang baik membutuhkan sinergi dari semua unsur pemerintahan,” ujarnya.
Pesatnya perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan SAKIP. Oleh karena itu, salah satu fokus dalam Bimtek ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas evaluasi. Dengan sistem digital yang semakin canggih, pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Inspektorat Bombana menunjukkan komitmen kuat untuk membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Mereka tidak hanya ingin mematuhi aturan, tetapi benar-benar ingin membuat sistem pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Ridwan menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Bimtek ini bukanlah akhir, melainkan awal dari peningkatan akuntabilitas yang lebih besar di Bombana. “Kami akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam evaluasi kinerja di Bombana. Karena kami percaya, dengan akuntabilitas yang lebih baik, pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat baru dan pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek ini, Inspektorat Bombana siap melangkah lebih jauh, memastikan setiap program pemerintah di Kabupaten Bombana berjalan sesuai harapan, memberi dampak nyata, dan yang terpenting, membawa perubahan positif bagi masyarakat.
