Bombana, HarapanSultra, COM / – Pemerintah Kabupaten Bombana mengambil langkah penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyusunan Laporan Kinerja Penjabat (Pj.) Bupati Bombana untuk Triwulan III. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa M.Si, pada Selasa, 13 Agustus 2024, menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan selama periode 27 Mei hingga 27 Agustus 2024.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.14/112/DI/IJ tanggal 2 Juli 2024, yang mengundang pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah pada bulan Agustus dan September 2024. Dalam konteks ini, Sekda Man Arfa menegaskan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penyusunan laporan kinerja tersebut, yang akan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah pusat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bombana ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas dan instansi pemerintah daerah. Mereka berkumpul untuk membahas pencapaian target, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memastikan keberhasilan program-program yang telah dirancang.
Dalam sambutannya, Sekda Man Arfa menggarisbawahi bahwa laporan ini harus mampu menggambarkan realitas di lapangan, baik dari sisi capaian maupun kendala yang dihadapi. “Laporan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah cermin bagi kita untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah bekerja dan bagaimana kebijakan yang kita ambil berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Selama diskusi, para peserta rapat mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Salah satu isu utama yang dibahas adalah hambatan dalam pencapaian target pembangunan di beberapa sektor akibat keterbatasan sumber daya. Namun demikian, beberapa dinas melaporkan pencapaian signifikan dalam hal perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan kesehatan.
Contoh konkrit yang disorot adalah peningkatan akses air bersih di beberapa kecamatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemeliharaan fasilitas tersebut. Di sektor kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi dan penurunan angka kematian ibu menjadi catatan positif, meskipun tantangan logistik di daerah terpencil masih menjadi perhatian.
Sekda Man Arfa menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Transparansi dianggap sebagai pilar utama untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa laporan ini juga harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari kebijakan dan program yang telah dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome, yaitu dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bombana.
Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk segera menyelesaikan laporan kinerja dan menyerahkannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini diharapkan menjadi alat evaluasi yang efektif bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja pemerintahan selama triwulan ketiga.
Sekda Bombana berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang. “Evaluasi kinerja ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi kinerja yang rutin dan transparan seperti ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Kabupaten Bombana, melalui evaluasi yang mendalam dan berbasis data, berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
