Kendari,HarapanSultra,COM | — Pemerintah Kabupaten Bombana serius memperbaiki kualitas layanan publik dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat harmonisasi antara Pemkab Bombana dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, Selasa (06/08/2024), di Ruang Rapat Legal Drafter.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Kemenkumham, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, membuka diskusi bersama sejumlah pejabat kunci dari Kabupaten Bombana, termasuk Asisten I Setda H. Rustam dan Plt. Asisten II Hj. Musdalifa. Hadir pula beberapa kepala dinas terkait yang berperan dalam implementasi SPM, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukarnaeni, Kepala Dinas Pertanian Sarif, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Alimuddin, serta Kepala Dinas Perumahan Syahrun.
Setelah rapat selesai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Sukarnaeni, memberikan pandangannya tentang pentingnya Raperbup ini. “Rencana Aksi Daerah ini sangat krusial, bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai upaya kita menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dasar di masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa lebih fokus memperbaiki sektor-sektor pelayanan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Sukarnaeni.
Ia menambahkan bahwa Rencana Aksi ini bukan sekadar formalitas, namun sebuah langkah yang memiliki visi jangka panjang. “Kita ingin memastikan bahwa setiap warga Bombana merasakan dampak positif dari perbaikan ini. Raperbup ini akan menjadi pijakan bagi seluruh OPD untuk bekerja lebih terintegrasi dan sinergis demi mencapai pelayanan yang maksimal,” jelas Sukarnaeni.
Sukarnaeni juga menegaskan bahwa rapat harmonisasi ini bukan sekadar pertemuan administratif, tetapi juga kesempatan untuk membangun kolaborasi antar sektor. Dengan keterlibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bombana berharap dapat menjalankan layanan publik yang lebih responsif dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat. “Kami optimis, dengan adanya sinergi dan komitmen bersama, Rencana Aksi ini akan menjadi katalis untuk membawa perubahan yang lebih baik di Bombana,” pungkasnya.
Melalui Raperbup ini, Bombana berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata, memastikan setiap warga mendapatkan hak-haknya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas sosial lainnya.
