oleh

Tagihan Pajak Resahkan Masyarakat , KAHMI Bombana Minta Dewan Tidak Tidur

-NASIONAL-1659views

Bombana,Harapansultra.com –Pengurus Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bombana meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, tidak tinggal diam soal kenaikan Penagihan Pajak Bumi Bangunan Kepada Masyarakat Bombana yang sangat mangalami peningkatan sangat Dtastis dibandingkan Pembayaran Pajak ditahun-tahun sebelumnya.

Meski Alasan pemerintah Daerah bahwa melonjaknya nilai Pajak tersebut akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), namun bukan berarti tidak harus lepas dari pengawasan oleh perwakilan rakyat sebab warga bahkan Pemerintah desa pun ikut keluhkan hal tersebut karena sangat melambung tinggi hingga 300 persen.

Kenaikan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berdasarkan surat Keputusan Bupati no 121 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bombana, no 17,a Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nila Tanah dan Penetapan NJOP sebagai dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.

Kepada awak media Online, Ketua Korps Alumni Organisasi Hijau Hitam Kabupaten Bombana, Munawar mengatakan semestinya para Legislator daerah itu harus peka terhadap persoalan yang di alami oleh rakyat.Tidak hanya tinggal diam dan menunggu masyarakat untuk datang menyampaikan aspirasinya.

“DPR bisa merekomendasikan untuk membatalakan Keputusan Bupati tentang kanaikan NJOP PBB -P2 sampai penarikan pajak ini tersosialisasi hingga ke masyarakat,” ujar Munawar, Jum’at (12/7/2019).

Lebih lanjut, Munawar mengatakan bahwa kenaikan NJOP Pajak Bumi Bangunan(PBB)itu, seharusnya dijelaskan secara komperensif oleh Pemerintah Daerah (Pemda)Bombana serta Dispenda melalui rapat bersama DPRD sebagai representatif dari masyarakat daerah itu dan jangan sampai juga ada hubungannya dengan Pinjaman Daerah.

“Jangan hanya bilang keputusan Bupati, baru peraturan Bupatinya kita tidak liat, mana aturannya, dan apa indikatornya sehingga PBB ditetapkan sampai segitu nilainya, jangan sampai ada hubungannya dengan banyaknya pinjaman dana”, tegasnya.

Ditemui terpisah, Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah,Andi Indrawati, mengatakan jika sebelum surat Keputusan Bupati terkait kenaikan NJOP, Pihaknya sudah melakukan survei lapangan di beberapa Kecamatan di wilayah Bombana.

“Ternyata NJOP yang kita pake kemarin sangat jauh berbeda dengan nilaso pasaran yang ada, jalan poros Yossudarso dia itu 400 ribu permeter . Sementara tahun 2014 sampai 2018 sejak penyarahan KPP pratama hanya sekitar 70 ribu permeter, sedang ada beberapa wilayah masih ada 5 ribu permeter, makanya kita menyusuaikan NJOP yang ada dengan Sample di enam (6) kecamatan”, jelas Indrawati.

Dirinya juga mengklaim jika pihaknya sudah melakukan sosialisasi dilapangan sebelum Keputusan Bupati itu diterbitkan.Serta melakuan rapat sosoialisasi bersama Camat, dan para Kepala Desa daerah itu.

Sementara saat disinggungkan soal keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat, Andi Indrawati menuturkan bahwa pihaknya mengira dalam penerapan surat keputusan ini boleh tanpa keikutsertaan mereka.

“Kami hanya jalan perintah sesuai keputusan Bupati soal NJOP itu, dan juga karena kami kira pembayaran Pajak itu wajib, yach tidak usah lewat DPR, kami kiranya begitu”, Pungkasnya.

Pewarta : Hir

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA