oleh

Teriakan Demonstran Menggema Kawal Pembahasan RAPBD 2021

Wakatobi, Harapan Sultra.com | Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 dikawal Teriakan Koalisi Wakatobi Menggugat di depan kantor DPRD kabupaten Wakatobi, Selasa (24/11/2020).

Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD tahun 2021 yang tengah dibahas di meja anggota dewan tersebut dinilai terdapat sejumlah program yang outputnya tidak berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu orator, Filman Ode mengutarakan, dalam rancangan anggaran KUA dan PPAS RAPBD Wakatobi 2021 seharusnya Pemkab dan DPRD Wakatobi memperhatikan pelayanan kesehatan di RSUD yang hari ini tidak berjalan optimal.

“Pada instansi ini terjadi tujuan penganggaran yang sangat nampak antara pemerintah dan keinginan masyarakat. Pada kenyataan di lapangan faktor tidak berfungsinya RSUD tidak secara maksimal akibat kurangnya SDM serta fasilitas penunjang medis lainnya yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik untuk rancangan penganggaran untuk tahun mendatang”, terangnya.

Selain itu, dengan gamblang Koalisi Wakatobi Menggugat menyebutkan melalui selebaran, terdapat anggaran yang dirancang melalu beberapa dinas dirasa tidak berefek langsung kepada masyarakat. Misalnya saja, program di dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam instansi tersebut hanya menganggarkan 7.1% untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu program perbaikan rumah tidak layak huni. Sisanya, bakal habis untuk biaya urusan kantor termasuk beban gaji.

Pada dinas kepemudaan dan olahraga terdapat satu Mega proyek yang menggunakan 88.3 % yakni 50 milyar dari total anggaran sebesar 56,6 milyar lebih digunakan untuk penambahan pembangunan gedung olahraga (GOT).

“Anggaran yang digunakan sangat besar dan sangat berbanding terbalik dengan anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, fakta bahwa program pembangunan GOR pada tahun sebelumnya masih mangkrak sampai hari ini,”tulisnya.

Kendati sempat membakar Ban dan sejumlah kursi rusak di depan pagar, akhirnya masa bisa ditemui langsung oleh sejumlah anggota dewan dan duduk melantai di teras kantor DPRD bersama para demonstran.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, anggota DPRD Wakatobi, Hj. Ernawati Rasyid pastikan pihaknya bakal mengawal tahapan pembahasan anggaran 2021. 

“Ini tepat sekali mendorong kami DPRD sebagai wakil rakyat untuk membangunkan kembali kelemahan kesehatan kita. Dokter ahli tidak ada yang bertahan di Wakatobi karena insentif nya kurang, kami berjanji kedepannya harus ada dokter ahli di Wakatobi”, terangnya.

Selain peningkatan insentif dokter spesialis, guna perbaikan pelayanan kesehatan di Wakatobi politisi Parpol Gerindra itu menilai DPRD juga akan memperjuangan kesejahteraan para perawat di rumah sakit daerah.

“Tentu ini kita bicara anggaran lagi. Betul apa yang disampaikan adek-adek, Rp 60 milliar saja tidak cukup menutupi pelayanan kesehatan kita, apalagi tinggal 40 milliar”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Wakatobi, La Ode Nasrullah berjanji ia akan mundur dari jabatan ketua seandainya jika tidak mampu mengawal anggaran dokter spesialis.

“Ini komitmen saya terhadap teman-teman DPRD dan teman-teman dari luar. Kita harus komitmen bahwa di KUA PPAS tahun 2021 anggaran rumah sakit harga mati,” tutupnya.

 

Laporan ; Samidin

 

 

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA