oleh

Terkesan Dipaksakan, Forum Pemerhati Desa Meminta Pilkades Ditunda

Wakatobi, Harapansultra.com | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan di gelar pada 25 April mendatang secara serentak di 45 desa se-wakatobi menuai polemik ditengah masyarakat. Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Forum Pemerhati Desa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Wakatobi untuk meminta penundaan sementara terkait pelaksanaan Pilkades serentak. 

Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Forum Pemerhati Desa dan DPRD Wakatobi, Korlap Forum Pemerhati Desa, Ramil mengatakan, pelaksanaan pilkades serentak saat ini terkesan dipaksakan oleh pemerintah daerah dari waktu pelaksanaan, anggaran dan penerapan protokol covid-19 oleh panitia.

“Sejak dibentuknya panitia ditingkat desa itu hampir menjelang satu minggu pendaftaran calkades dibuka ini terkesan waktunya cepat, kemudian pelaksaan sosialisasi perbub No.1 tahun 2021 itu hanya dilaksanakan satu hari secara serentak yang dianggap bahwa semua ini tuntas padahal tidak karena di lapangan ada perbedaan tafsir terkait isi perbub,” ujarnya, Senin (22/2/2021).

Ia melanjutkan, dari perbub 37 ke perbub 1 itu ada tujuh pasal tambahan terkait penerapan protokol covid-19, bahwa semua rangkaian pilkades harus mematuhi protokol covid-19.

“Harus ada APD, tenaga medis tapi setelah dibuka pendaftaran mana ada seperti itu tidak ada bahkan iring-iringan pendaftar calon itu secara berkrumun tapi tidak ada sanksi dari panita hal itu karna perbub tidak tersosialisasikan dengan baik,” tegasnya. 

Anggota DPRD La Ode Nasrullah dari fraksi Nasdem mengatakan bahwa akan menunggu dari Komisi I DPRD untuk melakukan pendalaman terkait subtansi perbub.

“Kita akan menunggu hasil pendalaman dari Komisi I terkait isi perbub itu agar kita bisa mengambil keputusan dan sudah seharusnya penyelenggaraan pilkades harus dilaksanakan dengan regulasi yang jelas dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Saat menerima aspirasi Arman Alini mengatakan semua aspirasi akan disampaikan kepada pimpinan.

” Kita sudah mendengar aspirasi dan kita akan menyerap kemudian akan menyampaikan kepada pimpinan dan secepatnya kami akan memanggil instansi terkait untuk meminta penjabaran” ucapnya.

Sebelumnya, La Riko salah satu tokoh pemuda Desa Liya Mawi juga melakukan RDP pada hari yang sama terkait ketidakjelasan penjelasan isi perbub.

“Poin-poin dalam pasal 34 mengandung kalimat yang rancu dan multi tafsir seperti penilaian soal pengalaman kerja yang tidak dijelaskan dengan baik sehingga memicu perdebatan panjang sehingga ditakutkan akan menimbulkan konflik,” jelasnya.

Kemudian ia juga meminta kepada DPRD Wakatobi untuk mendesak pemerintah daerah Wakatobi atau merevisi isi perbub.

“Hari ini kami sampaikan dengan tegas kepada DPRD Wakatobi untuk mendesak pemerintah daerah Wakatobi agar segera merevisi atau mencabut perbub No. 1 tahun 2021,” tutupnya.

 

Laporan : Toni Darmanto

Editor : Idin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA