BOMBANA, Harapansultra.COM | – Upaya penguatan integritas dan loyalitas pejabat daerah terhadap ideologi negara menjadi fokus utama dalam webinar nasional yang diikuti oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, bersama staf pada Senin, 6 Oktober 2025. Kegiatan daring ini menekankan perlunya “profiling ideologi” sebagai instrumen strategis dalam proses seleksi dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Daerah.
Webinar bertajuk “Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah Daerah melalui Profiling Ideologi dalam Proses Seleksi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah” ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara ini menarik partisipasi 463 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bakesbangpol, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) se-Indonesia.
Para narasumber nasional yang kompeten hadir untuk memperkaya diskusi, antara lain Fuad Himawan, S.H., M.M. (Direktur Advokasi BPIP RI); Irfan Idris (Direktur Pencegahan BNPT RI); Damayanti Tyastianti (KemenPANRB); Herman (Deputi PPM ASN); dan Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. (Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri).
Dalam pemaparan mereka, semua narasumber sepakat mengenai pentingnya penguatan Pancasila, tidak hanya sebagai hafalan, namun sebagai landasan etika dan loyalitas dalam birokrasi. Mereka menyoroti bahwa profil ideologi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian calon pejabat.
“Penguatan ideologi Pancasila harus terintegrasi dalam seluruh tahapan seleksi, promosi, dan pengangkatan pejabat pemerintah. Ini bukan sekadar formalitas, namun untuk memastikan bahwa pejabat yang memimpin benar-benar memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan,” ujar salah seorang narasumber.
Narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menambahkan, “Profiling ideologi adalah instrumen strategis. Kita perlu memastikan setiap pejabat yang diangkat memiliki loyalitas yang tak tergoyahkan kepada negara dan sepenuhnya berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila. Ini adalah benteng pertahanan birokrasi kita.”
Kegiatan yang diikuti langsung oleh Drs. Budiman, MM, bersama staf di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana ini merumuskan tiga poin utama sebagai kesimpulan dan rekomendasi untuk pemerintah pusat dan daerah.
Pertama, implementasi regulasi dan kebijakan harus dilakukan secara konsisten. Hal ini penting agar internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila benar-benar terintegrasi dalam setiap tahapan karier seorang aparatur sipil negara (ASN).
Kedua, dibutuhkan peningkatan literasi dan kapasitas ideologi Pancasila secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur pemerintah. Dengan pembinaan yang intensif, nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi pedoman utama dalam etika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketiga, perlunya kolaborasi lintas lembaga, baik BPIP, Kemendagri, KemenPANRB, dan lembaga terkait lainnya, untuk mengembangkan instrumen profiling ideologi yang terukur, transparan, dan akuntabel. Instrumen ini akan menjadi indikator kunci dalam penjaringan dan penilaian pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, seluruh aparatur pemerintah daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dapat semakin memperkuat komitmen mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan penyelenggara negara. Hal ini demi mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan berlandaskan ideologi kebangsaan.
