Wakatobi, Harapansultra.com | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenko nomor 07 tahun 2021 kabupaten Wakatobi tidak masuk sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) hanya ada 4 daerah destinasi dari 10 daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Lantas hal itu mendapatkan kritikan dari politisi Gerindra provinsi Sulawesi Tenggara, Muhlis.
Wakil sekretaris Gerindra Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyebut, dengan tidak masuknya Wakatobi dalam Proyek Strategi Nasional, menggambarkan kinerja pemerintah daerah kabupaten Wakatobi yang gagal meyakinkan pemerintah pusat.
“Pemda Gagal Yakinkan pemerintah pusat,”tuturnya, Minggu 8 Agustus 2022.
Memang sebelumnya, dalam Perpres 109 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perpres no 3 tahun 2016 Wakatobi tidak masuk lagi dalam program percepatan proyek strategis nasional (PSN) akan tetapi kata Muhlis, dalam perpres 109 tahun 2020 itu bukan hanya Wakatobi yang tidak masuk lagi dalam program percepatan proyek strategis nasional ( PSN) tetapi juga termasuk infrastruktur di semua daerah destinasi di Indonesia.
Apalagi, dalam perpres itu, penekanannya adalah lebih kepada mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur di daerah destinasi yang ada. Lahirnya perpres 109 tahun 2020 bukan tanpa pertimbangan sebab menurutnya, pada tahun 2020 baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah fokus pada penanganan Covid-19.
“Jadi sudah pasti pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Pada tahun 2022 ini kran itu dibuka kembali terbukti dengan lahirnya Permenko bidang ekonomi nomor 9 tahun 2022 dimana ada 4 daerah destinasi yang di tetapkan masuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba,”paparnya kepada media ini.
“Namun faktanya kan wakatobi tidak masuk seperti juga 5 daerah destinasi yang lain, berarti kita dalam hal ini pemerintah daerah belum atau mungkin tidak mampu meyakinkan kepada pemerintah pusat sehingga kita tidak atau belum masuk salah satu prioritas untuk di tetapkan dalam PSN,”Sambungnya.
Lelaki berdarah Kaledupa itu berharap pemerintah kabupaten Wakatobi, di era Haliana tidak perlu terlalu takut akan kritikan dari masyarakat. Seolah-olah semua yang mengkritik pemerintah itu berbau politis.
“Pemerintah tidak perlu alergi dengan kritikan sebab kritikan itu adalah masukan. Apalagi sampai dianggap bahwa kritikan itu seakan-akan dipolitisasi. Secara kebetulan saja yang bicara tentang Permenko itu adalah mantan bupati dan berlebihan juga kalau setiap pernyataan beliau nanti dianggap mempolitisasi,”ucapnya.
“Sebagai mana pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh salah satu tokoh bangsa ini, dia adalah mantan mentri keuangan di saat Demokrasi Terpimpin pada era perdana mentri Safrudin Prawiranegara bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah Menderita. Ini adalah pesan dan Inspirasi kepada generasi hari ini,”pungkasnya. (ADM)
