oleh

3250 ORANG DIKUMPUL DI HOTEL CLARO PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA GELAR RAKOR P3MD

-Harapan-11.061views

Kendari, Harapan Sultra. Com-Sebanyak 3250 Orang berkumpul di Hotel Claro, kendari untuk mengikuti agenda yang sangat bergengsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi tenggara. Berkumpulnya ribuan orang yang datang dari seluruh stakeholder itu tak lain dan tak bukan untuk mengikuti Rapat evaluasi Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD).untuk itu Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Evaluasi Program yang digelar di Hotel Claro, pada hari Selasa (17/12/2019).

“Pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat Desa (P3MD) hari ini bertujuan untuk mengetahui Kendala –kendala dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa selama Tahun Anggaran 2019, sehingga Permasalahan yang ada kedepan dapat kita atasi “ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs.Tasman Taewa,M,Si saat menyampaikan laporan pada awal acara.

Mantan Pj.Bupati Konawe ini menuturkan bahwa peserta rapat sekitar 3250 Orang yang dibuka oleh PJ.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs.Laode Ahmad Pidana Bolombo,AP,M,Si dihadiri pula oleh para Bupati se-Sulawesi Tenggara, Para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan para Pendamping Desa se Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutanya, Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Tenggara, Drs.Laode Ahmad Pidana Bolombo,AP,M,Si ,menguraikan bahwa Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi tenggara sejak Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 6,1 T yang tersebear pada 1911 Desa di 15 kabupaten/kota.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara substansi memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa untuk mengatur pembangunan di desanya.

Dengan demikian kata Ahmad Pidana, Secara otonom Pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan.

Lebih jauh Ahmad Pidana menyatakan bahwa Berbagai regulasi Pemerintah Daerah yang secara eksplisit dinilai masih menghambat Inovasi Desa dan keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan.untuk itu hendaknya ditinjau kembali dan dapat diperbaiki agar lebih memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam berpartisipasi baik melalui tenaga, materi dan Sumber daya lainya yang dimiliki.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah kecamatan dan desa serta pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa,perlu dilakukan agar diperoleh kader-kader yang memiliki karakter kepercayaan diri dan menjadi Pemimpin-pemimpin masyarakat.

Selain itu, Profesionalisme kerja perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin pertanggung jawabanyang professional.
Dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pembinaan, maka Pemerintah Daerah baik di provinsi maupun Kabupaten, hendaknya meningkatkan kerjasama yang harmonis, termasuk dengan stakeholder lainya, sehinga diperoleh persepsi yang sama dalam membina aparat dan mengawal pelaksanaan Undang-undang Desa.

“Berbagai regulasi Pemerintah Daerah yang secara eksplisit dinilai masih menghambat Inovasi Desa dan keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan.untuk itu hendaknya ditinjau kembali dan dapat diperbaiki agar lebih memungkinkan Masyarakat untuk terlibat dalam berpartisipasi baik melalui Tenaga, materi dan Sumber daya lainya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah kecamatan dan desa serta pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu dilakukan agar diperoleh kader-kader yang memiliki karakter kepercayaan diri dan menjadi Pemimpin-pemimpin Masyarakat.Selain itu, Profesionalisme kerja perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin pertanggung jawabanyang professional.
Dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pembinaan, maka Pemerintah Daerah baik di provinsi maupun Kabupaten, hendaknya meningkatkan kerjasama yang harmonis, termasuk dengan stakeholder lainya, sehinga diperoleh persepsi yang sama dalam membina aparat dan mengawal pelaksanaan Undang-undang Desa “ tutupnya.

Pantauan Media harapan Sultra, sebelum acara dimulai, diawali dengan penampilan tarian Lariangi, menyayikan lagu Indonesia raya dan Lagu Garbarata persembahan Dharma Wanita Dinas Provinsi Sulawesi tenggara.

Laporan : abady

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA