Harapansultra.com, Bombana – Aliansi Federasi Gerakan Mahasiswa Bombana menggelar aksi unjuk rasa menuntut perhatian serius pemerintah daerah terhadap minimnya fasilitas mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Bombana. Massa aksi menilai keterbatasan armada damkar sangat berisiko, terutama bagi wilayah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten di Rumbia, seperti Poleang dan terlebih di Kepulauan Kabaena, Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana agar segera mengalokasikan pengadaan mobil pemadam kebakaran di wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Mereka menilai selama ini layanan pemadaman kebakaran masih terpusat di Rumbia, sehingga respons penanganan kebakaran di kecamatan lain kerap terlambat.
Karena seluruh anggota DPRD Bombana tengah menjalani masa reses, aspirasi mahasiswa belum dapat langsung dibahas dalam forum resmi. Namun demikian, Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), turun langsung menemui massa aksi dan memberikan penjelasan terkait tindak lanjut tuntutan tersebut.
Yudi memastikan aspirasi mahasiswa akan dibawa ke forum resmi DPRD. Ia menyampaikan bahwa permintaan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Badan Musyawarah DPRD Bombana yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, guna menentukan waktu pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Karena saat ini masih masa reses, kami belum bisa menggelar RDP. Tetapi saya pastikan tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami masukkan dalam Rapat Badan Musyawarah hari Senin untuk diagendakan secara resmi,” kata Yudi.
Kepada media ini, Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana menegaskan bahwa pengadaan armada pemadam kebakaran di wilayah jauh dari ibu kota kabupaten merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, luas wilayah Bombana menuntut sistem penanganan kebakaran yang lebih merata dan responsif.
“Bombana ini wilayahnya luas. Kalau hanya mengandalkan armada dari Rumbia, tentu penanganan kebakaran di Poleang atau Kabaena tidak akan efektif. Ini soal keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar ke depan pemerintah daerah dapat menyediakan minimal satu unit mobil pemadam kebakaran, termasuk mobil damkar mini, di setiap ibu kota kecamatan. Menurut Yudi, saat ini sudah banyak bengkel lokal yang mampu memproduksi mobil damkar mini dengan harga yang relatif terjangkau.
“Mobil damkar mini ini bisa digunakan untuk penanganan awal saat kebakaran terjadi, sambil menunggu armada utama dari ibu kota kabupaten tiba di lokasi,” jelasnya.
Selain soal armada, Yudi juga mendorong agar instansi pemadam kebakaran di Bombana berdiri sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri. Ia menilai status Damkar yang saat ini masih menjadi bidang di bawah Dinas Satpol PP membuat kinerjanya belum maksimal.
“Kalau Damkar berdiri sendiri, pengelolaannya tentu akan lebih fokus dan efektif. Penanganan kebakaran butuh kecepatan dan kesiapsiagaan tinggi,” tegasnya.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Massa aksi berharap komitmen DPRD dan pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata
