oleh

Balon Ketum Golkar Minta DPP Segera Gelar Pleno Tentukan Jadwal Munas

Jakarta, Harapansultra.com-Bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) Golkar, Ali Yahya meminta DPP Golkar segera menggelar rapat pleno agar penyelenggaraan Munas (musyawah nasional) bisa segera ditentukan waktunya. Ali mengatakan menggelar rapat pleno lebih penting ketimbang berkeliling DPD untuk meminta dukungan.

Ali menjelaskan penetapan waktu munas ditentukan melalui Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas). Waktu rapimnas sendiri diputuskan dalam rapat pleno.

“Hemat saya, sebaiknya melakukan rapat pleno secepatnya, ketimbang ketua umum keliling ke beberapa daerah minta dukungan untuk maju kembali sebagai ketua umum. Padahal pemilihan ketua umum itu dilakukan dalam musyawarah nasional,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Selain meminta rapat pleno segera digelar, Ali menyinggung soal surat Dewan Pembina (Wanbin) Golkar yang meminta pengurus DPP menentukan jadwal rapat pleno. Surat tersebut dikeluarkan Wanbin Golkar pada 25 Juni 2019.

“Dewan Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ART (Anggaran Rumah Tangga), telah memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat untuk secepatnya melakukan evaluasi melalui rapat pleno, yang menurut ketentuan pada pasal tersebut ayat (3) harus ‘diperhatikan dengan sungguh-sungguh’, ternyata belum juga direspons dan ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar. Ada apa gerangan?” tutur Ali.

Menurut Ali, munas Golkar biasanya digelar pada 20 Oktober. Namun, karena tahun ini bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, kemungkinan jadwal munas akan dimajukan

“Siklus lima tahunan, meskipun tidak dicantumkan dalam AD/ART secara khusus tentang bulannya, karena menjadi kewenangan rapimnas, maka bisa mempergunakan ‘konvensi’, yang kebiasaan Partai Golkar menyelenggarakan munas itu pada pertengahan bulan Oktober, yang diakhiri dengan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar, 20 Oktober,” papar Ali.

“Namun, karena 20 Oktober 2019 bersamaan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, maka bisa dimajukan beberapa hari atau beberapa hari setelah pelantikan, yang intinya ‘sesuai konvensi’ dilaksanakan pada bulan Oktober 2019,” imbuhnya.

Ali menjelaskan, proses pemilihan ketum Golkar sendiri berada dalam tahap munas. Landasan mengenai prosesnya diatur dalam ART Golkar Bab XIV Pasal 50.

“Pada Bab XIV, Pasal 50, mengatur tentang proses pemilihan Ketua Umum, yaitu (1) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah; (2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahan Penjaringan, Pencalonan dan Pemilihan; (3) Ketua Umum terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur; (4) Penyusuna Pengurus Dewan Pimpinan Partai dilakukan oleh Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur; (5) Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai ayat (4). Dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri,” papar Ali.(Hir, Sumber: Detik.com)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA