oleh

Bantah Serobot Lahan, PT. BIG Menyebut Warga Dimanfaatkan

Rumbia, HarapanSultra.COM | PT. BIG (Bishi Industry Grup) salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pemurnian besi (Smelter) diketahui tengah fokus melakukan investasi besar besaran di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perusahaan yang digadang gadang bakal menggelontorkan investasi sebesar 36 Triliun Rupiah di Daerah Pemekaran Kabupaten Buton itu, saat ini oleh  sekelompok masyarakat yang mengaku warga lokal tersebut dituding melakukan penyerobotan terhadap beberapa lahan milik warga.

Menanggapi hal tersebut, melalui Media HarapanSultra.COM, Kamis (30/1/2020) Site Operation Manager PT. BIG Bombana. DR. Abas, S.Sos.I., M.PA  meluruskan apa yang menjadi opini di masyarakat tersebut sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru yang dapat meresahkan masyarakat serta menghambat proses investasi.

Putera Kelahiran Desa Lora, Kecamatan Mataoleo itu menyebut terkait lahan sesuai rencana PT. BIG bakal membebaskan 1.000 hektar sebagai lokasi pembangunan Pabrik Pemurnian Besi (Smelter).

Pembebesan tersebut bakal dilakukan dalam 2 tahap pembayaran dimana untuk tahap pertama bakal dibebaskan sebanyak 800 hektar dan untuk tahap kedua bakal dibebaskan seluas 200 hektar.

Untuk tahap pertama ini, dari 800 hektar lahan warga yang bakal dibebaskan tersebut terdiri dari 730 orang pemilik lahan.

Saat dilakukan sosialisasi pembebasan lahan, 730 orang warga pemilik lahan tersebut telah menyetujui lahannya dibebaskan oleh perusahaan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama dengan perusahaan.

” Kesepakatan yang ditandatangai saat itu berisi Jaminan dari perusahaan ketika beroperasi yaitu Pemberian biaya pendidikan kepada keluarga pemilik lahan dan jaminan diterima bekerja diperusahaan tersebut yang diperuntukkan bagi pemilik lahan dan keluarganya, semua itu telah disetujui bersama dan dikuatkan dengan MoU,” Tutur  Abas

Sebagai bentuk apresiasi atas kesepakatan tersebut, PT. BIG memberikan bonus sebesar 5 Juta Rupiah diluar harga yang disepakati dan diterima oleh 730 pemilik lahan tersebut.

Pemberian bonus itu sebagai bukti keseriusan investasi sekaligus sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) karena saat itu bertepatan menjelang perayaan hari raya umat Islam.

Dokumentasi Saat Pemberian Bonus Penandatanganan MoU
Dokumentasi Saat Pemberian Bonus Penandatanganan MoU

Namun dalam perjalanan proses pembayaran sesuai kesepakatan bersama tersebut, ada pihak yang mengaku sebagai warga mempengaruhi pemilik lahan yang telah menandatangani MoU sehingga dari 730 Pemilik lahan itu 40 orang pemilik lahan menarik diri dari kesepakatan dan menyatakan menolak harga yang sebelumnya telah disepakati.

Menyikapi mundurnya beberapa warga dari MoU tersebut lanjut Alumni UGM itu, Pihak Perusahaan kembali melakukan komunikasi dan berbagai pendekatan karena perusahaan memahami betul bahwa ada Pihak yang mencoba mengambil keuntungan lebih dengan memanfaatkan pemilik lahan.

Dari hasil komunikasi kembali oleh Pihak Perusahaan, sebagian besar warga yang sebelumnya menolak tersebut menyatakan kembali ke kesepakatan semula dan hanya tersisa 13 orang warga yang saat ini masih bertahan.

Perusahaan saat ini juga terus melakukan komunikasi kepada 13 warga yang masih menolak tersebut agar dapat kembali melanjutkan MoU yang telah dibuat sebelumnya.

” Jadi tidak ada paksaan dalam pembebasan lahan sebagaimana disebutkan itu, karena sebelumnya sudah ada survey harga baik dari aspek harga pasar maupun NJOP. Proses ini sudah melalui sosialisasi baik secara formal maupun informal, perusahaan menilai ada Pihak yang memanfaatkan masyarakat untuk tujuan tertentu,” Bebernya.

Dengan Proses pengukuran dan pembayaran yang dilakukan secara transparan dan menerima komplain untuk diselesaikan di tingkat Desa, Abas tidak menampik adanya temuan konflik yang terjadi namun menurutnya, Konflik yang terjadi tersebut umumnya diantara keluarga pemilik lahan sendiri, baik dalam soal klaim-reklaim maupun sengketa batas yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

“Begitupun dalam soal penebangan pohon yang ramai diberitakan, kita memastikan bahwa itu dilalukan oleh warga sendiri dan persetujuan pemilik lahan, yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan pendapatan warga serta memastikan tumbuhan mereka dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri,” Tutupnya. (HS1)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA