Bombana, HarapanSultra.COM | — Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data kembali diperkuat di Kabupaten Bombana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bombana melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, Rabu (18/6/2025).
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor DPPKB dan Dukcapil Bombana, dan menjadi tonggak penting dalam proses integrasi data antarinstansi daerah. Kolaborasi ini menjadi dasar untuk membuka akses resmi terhadap data kependudukan nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam bidang perencanaan dan verifikasi program Keluarga Berencana (KB).
“Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data kependudukan, terutama untuk verifikasi dan validasi data peserta Program KB yang diperlukan dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan,” jelas Abdul Azis.
Menurutnya, akurasi data adalah fondasi dari pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan akses resmi ke gudang data kependudukan nasional, DPPKB akan mampu menyusun perencanaan yang lebih terarah, mulai dari distribusi program hingga pelacakan peserta aktif.
Dokumen kerja sama yang telah ditandatangani ini selanjutnya akan dikirim ke Direktorat Jenderal Dukcapil untuk mendapat persetujuan pembukaan akses. Jika disetujui, DPPKB Bombana akan memiliki hak terbatas namun sah untuk mengakses data kependudukan secara langsung sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan yang berlaku.
Kolaborasi ini juga mencerminkan semangat sinergi antarorganisasi perangkat daerah yang kini menjadi tuntutan dalam era digitalisasi birokrasi. Dinas Dukcapil sebagai pengelola data kependudukan utama akan menjadi mitra strategis dalam memastikan bahwa setiap intervensi program KB didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi.
Tidak hanya untuk keperluan program keluarga berencana, pemanfaatan data kependudukan juga dinilai akan berdampak luas pada sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Integrasi data ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi inovasi pelayanan yang lebih presisi dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
DPPKB Bombana juga menyatakan kesiapan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data sesuai regulasi yang berlaku. Penggunaan data akan diawasi dan dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi pelanggaran etika maupun hukum.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjawab tantangan keterbatasan data sektoral yang selama ini menghambat efektivitas program. Dengan berbagi akses dan tanggung jawab, DPPKB dan Dukcapil menegaskan bahwa birokrasi yang responsif dimulai dari pengelolaan data yang benar dan terpercaya.
Ke depan, sinergi ini diharapkan tidak berhenti di tataran administratif, tetapi juga melahirkan kebijakan publik yang lebih adaptif, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Di tengah era digital dan tuntutan pelayanan publik yang serba cepat, Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa kolaborasi data adalah kunci menuju pemerintahan yang efisien dan transparan.
