Bombana,HarapanSultra.COM | – Situasi sosial di Kabupaten Bombana, khususnya di Desa Analere Kecamatan Poleang Barat, kian menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menyusul terjadinya pertikaian antarwarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik berkepanjangan, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turun langsung memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Minggu (14/9/2025) di Aula Kantor Camat Poleang Barat.
Dalam rapat yang berlangsung intens tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran Forkopimda Bombana. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah, perwakilan anggota DPRD, Kapolres Bombana, Komandan Kodim 1431 Bombana, Pasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bombana, para asisten dan staf ahli bupati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Selain itu, turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bombana, Camat Poleang Barat, Camat Poleang, kepala desa dari wilayah terdampak, hingga tokoh masyarakat dari Desa Analere dan Babamolingku.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah strategis bersama dalam meredam gejolak. Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa konflik sosial tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi masalah besar yang mengancam stabilitas daerah. “Kita harus hadir sebagai pemimpin daerah untuk memastikan masyarakat merasa terlindungi. Perselisihan harus diselesaikan dengan cara-cara yang damai, bukan dengan pertikaian,” tegas Burhanuddin di hadapan para peserta rapat.
Menurutnya, langkah antisipatif harus segera dilakukan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri, kejaksaan, DPRD, serta tokoh masyarakat diminta bekerja sama dalam membangun komunikasi yang terbuka. Dialog dan mediasi disebut sebagai kunci utama untuk mengurai akar persoalan. “Pendekatan persuasif adalah jalan terbaik. Kita libatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar semua pihak merasa didengar,” tambahnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya menjaga kondusifitas. Ia mengingatkan bahwa konflik horizontal, bila tidak segera ditangani, dapat menimbulkan efek domino yang mengganggu keamanan dan roda pembangunan daerah. “Jangan sampai persoalan lokal justru merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Kita ingin Bombana tetap aman agar pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Kapolres Bombana dalam kesempatan tersebut menyampaikan kesiapan aparat kepolisian untuk mengawal proses penyelesaian dengan pendekatan humanis. TNI melalui Kodim 1431 Bombana juga berkomitmen mendukung langkah persuasif dengan mengedepankan keamanan yang tidak represif. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Bombana menegaskan akan turut mengawasi jalannya mediasi agar tetap sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan diskriminasi.
Keterlibatan BPN Kabupaten Bombana dalam rapat juga menjadi sorotan. Hal ini mengingat sengketa lahan kerap menjadi salah satu faktor pemicu perselisihan di tingkat desa. Kepala BPN menyatakan siap membantu memberikan data objektif dan melakukan verifikasi kepemilikan lahan untuk memperjelas batas-batas yang selama ini sering menimbulkan tumpang tindih.
Tokoh masyarakat Desa Analere yang turut hadir dalam rapat menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah. Mereka menilai kehadiran Forkopimda di lapangan merupakan langkah nyata yang memberikan rasa tenang kepada warga. “Kami berharap semua pihak tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Musyawarah harus diutamakan,” ujar salah satu tokoh adat setempat.
Rapat Forkopimda ini kemudian diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama dari seluruh peserta. Intinya, semua pihak mendukung penuh langkah damai, menolak tindakan kekerasan, dan bersedia bekerja sama menjaga stabilitas daerah. Kesepakatan itu dianggap sebagai fondasi awal untuk menciptakan suasana kondusif di Desa Analere dan wilayah Bombana pada umumnya.
Dengan langkah-langkah persuasif dan pendekatan dialog yang ditekankan dalam rapat tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat kembali bersatu dan menjaga keharmonisan sosial. Forkopimda Bombana menegaskan bahwa kedamaian adalah modal utama untuk melanjutkan pembangunan daerah, sehingga segala bentuk konflik harus diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah.
